Mendikbud : Pendidikan Tak Mungkin Berkualitas Tanpa Budaya dan Seni yang Kuat

Mendikbud : Pendidikan Tak Mungkin Berkualitas Tanpa Budaya dan Seni yang Kuat

Kamis, 27 Februari 2020


Merdekabelajar.my.id - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, antara pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan. Menurut dia, pendidikan tidak mungkin bisa berkualitas tanpa unsur budaya dan seni yang kuat.

"Itu harga mati antara pendidikan dan kebudayaan, tidak mungkin pendidikan berkualitas tanpa ada unsur budaya dan seni yang kuat. Dalam kurikulum aktivitas dan sama juga dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan itu proses pendidikan generasi berikutnya," ujar Nadiem.

Hal tersebut ditegaskan Nadiem pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kebudayaan di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (27/2).

Nadiem ingin mengubah cara pandang kebudayaan di Tanah Air. Pertama, kata dia, adalah restrukturisasi organisasi. Menurutnya, organisasi harus lebih ramping.

"Kita mendorong, menghilangkan sekat-sekat, sehingga aktivitas budaya lintas disiplin bisa terjadi, dengan efisien, lebih lincah," ujarnya.

Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid menjelaskan, Rakor yang berlangsung tanggal 26-28 Februari bertujuan menghasilkan pemajuan kebudayaan dengan baik.

Rakor yang mengambil tema 'Gotong Royong Memajukan Kebudayaan' tak lain membahas program kebudayaan tingkat pusat dan daerah. Adapun tujuannya untuk menggiatkan upaya pemajuan kebudayaan dan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.

"Tentu hasil yang diharapkan dari PPKD sebagai landasan pemajuan kebudayaan di daerah. Semuanya upaya tindak lanjut yang dapat menggulirkan pemajuan kebudayaan secara lebih sistematis dan terintegrasi dengan tingkat nasional," tegas Hilmar Farid.

Harapan lain, lanjut Hilmar, dapat melaksanakan program-program prioritas yang diusung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, di antaranya Pekan Kebudayaan Nasional (PKN), Karavan Budaya (Jalur Rempah), dan Indonesia Bercerita.

"Kita harapkan Kabupaten, Kota dan asosiasi dapat menyesuaikan berbagai kegiatan pemajuan kebudayaannya masing-masing dengan program-program prioritas," papar Hilmar.

Setelah itu, Hilmar berharap para pemangku kepentingan di bidang kebudayaan berkomitmen dan menyepakati bentuk keterlibatan dalam program-program prioritas yang diusung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Seperti diketahui, selama dua hari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud menyelenggarakan Rakor Bidang Kebudayaan brsama pejabat daerah dari 34 provinsi. Ada sekitar 1.083 peserta yang mengikuti Rakor yang dibuka oleh Mendikbud.

Rakor bertujuan untuk sinkronisasi perencanaan dan aksi pemajuan kebudayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, percepatan upaya pemajuan kebudayaan di daerah, dan tercipta pembagian peran yang jelas dan adil antara pemerintah pusat dan daerah di bidang kebudayaan.

Pemajuan budaya adalah tindaklanjut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang tersebut sudah menjadi koridor besar bagi program kebudayaan di tingkat pusat dan daerah. Undang-undang ini merupakan dasar konsolidasi kerja kebudayaan, sehingga pengelolaan budaya lebih terasa dampaknya bagi masyarakat.

Melalui rapat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah ini, upaya-upaya pemajuan kebudayaan dapat dikelola secara cermat. Banyak amanat pemajuan kebudayaan yang telah berhasil diwujudkan terhitung sejak saat diundangkan.

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota dan Provinsi telah berhasil disusun dalam jumlah besar. Hingga hari ini, telah tersusun 375 PPKD Kabupaten/Kota dan 34 PPKD Provinsi. Penyusunan Strategi Kebudayaan juga telah berhasil diwujudkan dalam dokumen yang dihasilkan lewat Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Sedangkan penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) telah berhasil disusun dengan kerjasama 62 Kementerian/Lembaga/BUMN dan siap untuk ditetapkan.

Sumber : merdeka.com

Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa dishare...