Gaji PNS 2020, Mulai Gaji Golongan I hingga Golongan IV Berdasarkan PP No 15 Tahun 2019

Gaji PNS 2020, Mulai Gaji Golongan I hingga Golongan IV Berdasarkan PP No 15 Tahun 2019

Kamis, 19 Maret 2020

Hasil gambar untuk gaji pns 2020

Merdekabelajar.my.id - Daftar gaji PNS mulai golongan I hingga golongan IV pada 2020.

Bandingkan juga gaji karyawan swasta sesuai UMP pada 2020.

Selain daftar gaji PNS tahun 2020, ada sejumlah hal lain yang menjadi alasan orang mengikuti CPNS.

Dalam rekrutmen CPNS 2020, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebagaimana dilansir Kompas.com, formasi yang dibuka dalam seleksi CPNS 2019 berjumlah 196.682 formasi.

Rinciannya, 37.425 formasi di instansi pusat dan 159.257 di instansi daerah.

Tiga formasi besar yang dibutuhkan pada penerimaan CPNS kali ini adalah guru dengan 63.324 formasi, tenaga kesehatan dengan 31.756 formasi, dan teknis fungsional sebanyak 23.660 formasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG).

Berikut, daftar gaji PNS tahun 2020 untuk golongan I hingga golongan IV.

Golongan disesuaikan berdasarkan lulusan tingkat pendidikan, mulai dari lulusan SD, Lulusan D3, hingga lulusan S1 sampai S3.

Hitungan daftar gaji PNS tahun 2020 dari yang paling terendah hingga tertinggi, disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun.

1. Golongan I (lulusan SD dan SMP)

a. Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800

b. Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900

c. Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500

d. Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

2. Golongan II (lulusan SMP dan Lulusan D3)

a. Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600

b. Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300

c. Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000

d. Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

3. Golongan III (lulusan S1 hingga S3)

a. Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400

b. Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600

c. Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400

d. Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

4. Golongan IV

a. Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000

b. Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500

c. Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900

d. Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700

e. Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Sekilas daftar gaji PNS tahun 2020 tersebut bisa dibilang tak jauh berbeda dengan pegawai swasta.

Bahkan jika dibandingkan masa kerja, gaji pegawai swasta terkadang jauh lebih tinggi ketimbang gaji yang diterima abdi negara.

Kendati demikian, PNS juga mendapatkan sejumlah Tunjangan.

Setiap PNS memiliki Tunjangan yang berbeda-beda.

Hal itu tergantung dari masa kerja, instansi, serta jabatan yang diembannya, baik pelaksana maupun fungsional.

Tunjangan yang bisa didapat PNS, antara lain Tunjangan keluarga, Tunjangan anak, Tunjangan kemahalan, Tunjangan perwakilan, Tunjangan jabatan, Tunjangan kinerja, dan sebagainya.

Selain itu yang perlu diketahui, saat masih berstatus CPNS, gaji yang diterima baru 80 persen atau belum sepenuhnya menerima gaji.

Dibandingkan dengan swasta

Membludaknya jumlah pelamar CPNS dalam setiap rekrutmen memperlihatkan bahwa pekerjaan sebagai PNS masih menjadi idaman di Indonesia.

Namun jika dibandingkan dengan pegawai swasta, benarkah gaji PNS tahun 2020 lebih besar?

Beberapa alasan orang mengidamkan bekerja sebagai PNS antara lain karena pendapatan stabil, jaminan pensiun, dan risiko kecil untuk diberhentikan.

Lalu, tunjangan di luar gaji yang besarnya bervariatif.

Dengan mengecualikan tunjangan, berikut perbandingan gaji PNS terbaru 2020 dengan pegawai swasta berdasarkan upah minimum provinsi (UMP) 2020.

Adapun, UMP tertinggi 2020 berada di DKI Jakarta sebesar Rp 4.276.349.

Dilansir Kompas.com, deretan daerah lain dengan UMP tertinggi, yakni:

1. Papua Rp 3.516.700

2. Sulawesi Utara Rp 3.310.722

3. Bangka Belitung Rp 3.230.022

4. Papua Barat Rp 3.184.225

5. Aceh Rp 3.165.030

6. Sulawesi Selatan Rp 3.103.800

7. Sumatera Selatan Rp 3.043.111

8. Kepulauan Riau Rp 3.005.383

9. Kalimantan Utara Rp 3.000.803.

Sementara, deretan UMP terendah berada di Pulau Jawa.

Berikut, deretan UMP terendah.

1. DIY Rp 1.704.607

2. Jawa Tengah Rp 1.742.015

3. Jawa Timur Rp 1.768.777

4. Jawa Barat Rp 1.810.350.

UMP merupakan upah minimum untuk satu provinsi.

UMP berlaku ketika kabupaten/kota tidak mengusulkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) kepada gubernur.

Besaran UMK umumnya lebih besar ketimbang UMP.

Sebagai contoh, Jawa Barat menetapkan UMP Rp 1.810.350.

Namun, sejumlah kabupaten/kota menetapkan UMK lebih tinggi dibandingkan UMP Jawa Barat, antara lain Kabupaten Bekasi menetapkan UMK Rp 4.498.961 atau Karawang Rp 4.594.324.

Lalu, UMK Kabupaten Sumedang Rp 3.139.275, Kabupaten Bandung Rp 3.139.275, Kabupaten Bogor Rp 4.083.670, Kabupaten Subang Rp 2.965.468, Kabupaten Cirebon Rp 2.219.487, dan Kabupaten Garut Rp 1.961.085.

Sementara, daftar gaji PNS tahun 2020 dapat dilihat di atas.

Besaran tunjangan kinerja

Meski gaji pokoknya tergolong kecil setara upah minimum, PNS terkenal dengan banyaknya tunjangan kinerja.

Bahkan, di beberapa instansi, tunjangannya bisa berkali-kali lipat dari gaji pokoknya.

Meski begitu, tak ada aturan pemerintah yang mengatur soal tunjangan.

Setiap institusi memiliki kebijakan sendiri soal tunjangan bagi PNS.

Jumlah tunjangan pun berbeda antara pusat dan daerah.

"Tergantung instansi masing-masing. Tunjangan kinerja di Jakarta pun berbeda dengan yang NTB," kata Kepala Humas BKN, Mohammad Ridwan beberapa waktu lalu dikutip dari Tribun Timur

Besaran tunjangan kinerja tergantung golongan dan Masa Kerja Golongan (MKG).

Tiap instansi pemerintah memberikan tunjangan berbeda-beda.

Tunjangan Khusus PNS Fungsional Kataloger.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memberikan tunjangan khusus kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai Jabatan Fungsional Kataloger.

Pemberian tunjangan itu berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Kataloger.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Senin (12/8/2019), pemerintah memandang perlu diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.

Atas pertimbangan tersebut, pada 26 Juli 2019, Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger.

“Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Kataloger diberikan Tunjangan Kataloger setiap bulan,” sebut pasal 2 Perpres itu sebagaimana dilansir Tribun Timur.

Adapu,n dana untuk tunjangan Kataloger bagi PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat menurut Perpres tersebut, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara, PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemberian Tunjangan Kataloger dihentikan apabila PNS diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Kataloger, menurut Perpres ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laloy pada 31 Juli 2019.

Berikut, besaran tunjangan tersebut.

Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian

1. Kataloger Ahli Madya Rp 1,26 juta

2. Kataloger Ahli Muda Rp 960.000

3. Kataloger Ahli pertama Rp 540.000

Jenjang jabatan Fungsional Keterampilan

1. Kataloger Penyelia Rp 780.000

2. Kataloger Pelaksana Lanjutan/mahir Rp 450.000

3. Kataloger Pelaksana/Terampil Rp 360.000

4. Kataloger Pelaksana Pemula Rp 300.000.

Sumber : tribunnews.com

Demikian berita terkini seputar gaji PNS yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.