Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim Membingungkan, Pengamat: Tujuannya Apa Tidak Jelas

Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim Membingungkan, Pengamat: Tujuannya Apa Tidak Jelas

Jumat, 13 Maret 2020

Hasil gambar untuk nadiem vs Indra Charismiadji

Merdekabelajar.my.id - Program Organisasi Penggerak yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membingungkan masyarakat.

Pengamat Pendidikan dari Center of Education Regulations and Development Analysis (Cerdas) Indra Charismiadji menilai, Nadiem tidak bisa menunjukan arah tujuan yang jelas dari gagasan besarnya tersebut. 

“Idenya bukan hal yang biasa. Ini akan mendkrong partisipasi masyarakat. Berhubungan dengan kampus merdeka. Dari sisi konsep out of the box itu bisa diapresiasi. Tapi tujuannya mau ke mana, bentuknya seperti apa, mas menteri ini belum menjelaskan detail,” kata Indra di Jakarta, Kamis, 12 Maret 2020.

Ia menegaskan, keberhasilan implementasi dari gagasan tersebut akan sangat bergantung kepada pemahaman masyarakat. Terutama beragam organisasi yang akan terlibat langsung di dalamnya.

Indra berharap, program yang dianggarkan akan menyedot biaya sekitar Rp 500 miliar itu bisa bermanfaat untuk kemajuan dunia pendidikan.

“Roadmap yang mana ini? Mau dibikin apa? ini harus dijelaskan Nadiem, Baru implementasinya bisa menyusul. Kalo sekarang sepotong-sepotong, utuhnya kita gak tahu. Maunya Nadiem itu seperti apa, kita masih mengira-ngira,” ucapnya.

“Apa memang tujuannya dia sendiri gak tahu ke mana. Jangan sampai selama 20 tahun kita konsisten dengan kebodohan kita, ini jangan sampai terulang terus. Januari ini katanya mau bikin blueprint, ini udah sampai mana? belum ada kejelasan,” tambah Indra. 

Menurut dia, Nadiem harus membuat kebijakan yang saling terkait antara satu program dengan program lainnya.

Ia menilai, gagasan Organisasi Penggerak, Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar seolah berjalan dengan tujuan masing-masing. 

“Ini mau bikin apa, gak jelas. Jangan sepotong-sepotong. Kalau sekarang detailnya dulu, tujuan besarnya gak tahu seperti apa. Ini pemerintah daerah bingung, kepala dinas bingung dengan konsep organisasi penggerak. Ini sangat berbahaya, kenapa? Karena hukum pendidikan Indonesia ini diotonomikan. Ini hukumnya belum diubah,” katanya.

Sumber : pikiran-rakyat.com

Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa dishare...