Main Handphone dan Kebanyakan Nongkrong, Puluhan Pegawai Honorer Diberhentikan

Main Handphone dan Kebanyakan Nongkrong, Puluhan Pegawai Honorer Diberhentikan

Minggu, 22 Maret 2020

200319195642-main-.jpg

Merdekabelajar.my.id - SELAMA setahun terakhir, puluhan tenaga kerja kontrak (TKK) atau pegawai honorer di Pemkab Bandung Barat diberhentikan dan mengundurkan diri. Berdasarkan data terakhir dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat tercatat ada 3.786 tenaga honorer. 

"Sampai tahun ini sudah puluhan tenaga honorer yang mengundurkan diri dan diberhentikan. Untuk yang diberhentikan atau kontraknya tidak diperpanjang karena kinerjanya kurang bagus. Jam kerja hanya main handphone dan banyak nongkrong, jadi tidak produktif. Sementara mereka digaji," kata Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna di Ngamprah, Kamis (19/3/2020). 

Aa Aumbara menegaskan, tidak boleh ada tambal sulam untuk mengganti honorer yang diberhentikan maupun mengundurkan diri. Pasalnya, secara bertahap pegawai honorer akan dihapuskan sampai 2023. 

"Tidak akan ada lagi tenaga honorer, sebagai gantinya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penggantiannya dilakukan secara bertahap," tandasnya. 

Sejak pertengahan tahun lalu, Pemkab Bandung Barat sudah menghentikan rekrutmen atau pengangkatan pegawai honorer. Kebijakan ini sesuai dnegan Peraturan Pemerintah (PP) 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

"Aturan di pusat kan jelas, ke depan tidak ada lagi pegawai honorer karena akan digantikan PPPK. Jadi salah, kalau daerah masih melakukan pengangkatan TKK," katanya. 

Keberadaan pegawai honorer, lanjut Umbara, di satu sisi masih sangat dibutuhkan. Pasalnya jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Kabupaten Bandung Barat terus berkurang sementara pengangkatan CPNS baru tak sebanding dengan PNS yang pensiun. 

"Pada prinsipnya pemerintah akan berupaya supaya para pegawai honorer dapat bekerja. Baik menjadi PPPK melalui proses seleksi, disalurkan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD, ataupun mengikuti program Skill Development Center (SDC)," paparnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Kasubid Pengadaan dan Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengelola Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bandung Barat, Faizal Firdaus menambahkan, tercatat ada 16 pegawai honorer yang mengundurkan diri setelah ada redistribusi. Sebelum redistrusi, jumlah pegawai honorer yang tercatat di Pemkab Bandung Barat sebanyak 3.786. 

"Pengunduran diri itu terjadi, setelah rekan-rekan pegawai honorer mendapatkan pencerahan Peraturan pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Disebutkan, bagi non-PNS hanya boleh sampai 2023. Mereka akhirnya memilih berkarir di luat Pemkab Bandung Barat," tukasnya.

Sumber : www.galamedianews.com

Demikian berita terkini seputar honorer yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.