Staf Keuangan Pilih Mundur dari PNS Seusai Ditugaskan Urus Anggaran, Alasanya Bikin Merinding

Staf Keuangan Pilih Mundur dari PNS Seusai Ditugaskan Urus Anggaran, Alasanya Bikin Merinding

Kamis, 05 Maret 2020

Staf Keuangan Pilih Mundur dari PNS Seusai Ditugaskan Urus Anggaran, Curhat soal Takut hingga Hijrah

Merdekabelajar.my.id - Staf keuangan pilih mundur dari PNS setelah ditugaskan urus anggaran, curhat soal takut hingga hijrah.

Pekerjaan sebagai PNS mungkin membuat sebagian orang merasa berada di zona nyaman, terlebih ketika berurusan dengan duit.

Namun, lain halnya dengan sosok ini.

Viral di media sosial Instagram, Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) resign alias mengundurkan diri setelah 14,5 tahun mengabdi pada negara.

Melalui sebuah posting-an di akun Instagram @kaligrafi_danishabby, sosok pria yang diduga mantan PNS itu mulai mengabdi sejak 2005 sebagai tenaga keamanan kantor dengan status honorer.

Lima tahun kemudian, dia diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ), dan resmi menjadi PNS selang setahun kemudian.

Pada akhir 2015 sampai dengan Juni 2019, pria tersebut ditugaskan sebagai staf pada bagian keuangan. 

Dirinya mendapat tugas menyusun perencanaan anggaran dari staf biasa hingga menjadi ketua tim admin perencanaan anggaran.

Dengan tugas ini, dirinya mengaku mendapat banyak pengalaman, terutama dalam urusan perencanaan anggaran.

Namun per 1 Juli 2019 lalu, dia resmi resign sebagai PNS.

Ia mengaku langkah meninggalkan status sebagai PNS merupakan pilihan sulit baginya.

Dalam benaknya, pekerjaan PNS adalah amanah yang sangat besar karena digaji oleh rakyat.

Pada akhir posting-an, dirinya meminta doa supaya dijadikan manusia yang lebih baik lagi.

Selengkapnya, berikut posting-annya dan disertai tagar #beranihijrah.

"Resign dari ASN
.
Waktu terasa begitu cepat,
Tak terasa 5 bulan sudah berlalu..
.
Per 1 Juli 2019 kemarin saya resmi resign dr ASN,
14,5 Tahun mengabdi,
Memulai karier dari Tenaga Honorer sebagai Keamanan Kantor di tahun 2005,
Diangkat CPNS di Tahun 2010,
Dan menjadi PNS di Tahun 2011.
.
.
Akhir 2015 sd Juni 2019 kemarin saya ditugaskan sbg staf di Bagian Keuangan,
Mendapat tugas menyusun perencanaan anggaran dari staf biasa hingga menjadi ketua tim admin perencanaan anggaran.
.
Semakin banyak tahu tentang seluk beluk perencanaan anggaran harusnya buat diri ini semakin kaya akan pengalaman,
Tp yg saya rasakan malah buat diri ini semakin takut,
Antara hati dan pikiran gak sejalan,
Takut akan pertanggungjawabannya.
.
.
Pekerjaan sbg ASN adalah amanah yg sangat besar,
Digaji oleh rakyat,
Ada sumpah yg diucapkan ketika awal menjabat.
.
.
Dng sistem yg ada rasanya berat sekali tugas ini bisa dijalankan dng benar dan penuh amanah sesuai sumpah yg pernah diucap.
.
.
Keputusan ini bukanlah keputusan yg mudah,
Hidup ini pilihan,
Setiap pilihan ada konsekuensinya
Saya memilih mundur,
Bukan untuk menjadi sok suci,
Karena ketika nanti waktunya tiba,
Saya sendiri yg harus mempertanggungjawabkan apa yg saya perbuat, apa yg saya lihat, apa yg saya dengar, dan apa yg saya rasakan..
.
.
Mohon do'anya kepada semuanya semoga saya bisa menjadi manusia yg lebih baik dari keputusan yg saya ambil 
.
.
.
#bismillah #istighfar #lailatulqadar #lailatulqadr #jalaninikmatisyukuri #ayohijrah #hijrah #prayforindonesia #sholat #videoislam #sholawat #istiqomah #dakwahislamid #berbagisemangat #beranihijrah #hadist #puasa #nasehatislam #sunnah #faktanyamuslim #xbank_banksyariah #islamicquotes #mantanpns #xbank #xbank_pns #beraniberhijrah."

Aturan PNS Resign

Terlepas dari cerita yang belum diketahui kebenarannya ini, ternyata tidak mudah seorang PNS untuk mengajukan resign.

Resign untuk PNS dibagi menjadi 2 jenis.

Pertama, resign dengan cara terhormat.

Cara ini, si PNS arus memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam undang-undang sebelum seseorang mantap melepaskan jabatannya.

Sedangkan cara kedua, resign dengan tidak terhomat.

Artinya, ada beberapa hal yang menyebabkan status PNS lepas secara otomatis sebagai abdi negara.

Pengajuan resign PNS diatur oleh pemerintah secara jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( PNS ).

Dalam Bab I Pasal 1 Ayat 16, pemberhentian ASN dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB).

Berikut bunyi pasal tersebut:

"Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan"

Sedangkan yang dimaksud dengan pemberhentian ASN diatur dalam Bab I Pasal 1 Ayat 21.

Ayat ini menyebut pemberhentian dari jabatan adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki Jabatan Administrasi (JA), Jabatan Fungsional (JF), atau Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT).

Dalam Pasal 37 Ayat 2 dijelaskan secara rinci penyebab seorang abdi negara hilang status ASN-nya, baik secara terhormat maupun tidak.

Pasal tersebut berunyi:

Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon PNS diberhentikan apabila:

a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

b. Meninggal dunia;

c. Terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;

d. Memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;

e. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

f. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

g. Tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.

Resign atas keinginan sendiri 

Dilihat dari viralnya cerita PNS yang resign setelah 14,5 tahun mengabdi kepada negara, pengunduran diri yang ia lakukan termasuk atas keinginan sendiri.

Untuk tata cara pengunduran atas keinginan sendiri diatur pasal 261 dari ayat 1 hingga 6.

Bunyi pasal tersebut yakni:

Tata Cara Pemberhentian atas Permintaan Sendiri

(1) Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden atau PPK melalui PyB secara hierarki.

(2) Permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri disetujui, ditunda, atau ditolak diberikan setelah mendapat rekomendasi dari PyB.

(3) Dalam hal permohonan berhenti ditunda atau ditolak, PPK menyampaikan alasan penundaan atau penolakan secara tertulis kepada PNS yang bersangkutan.

(4) Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

(5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, PNS yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

(6) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sumber : tribunnews.com 

Demikian berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa dishare...