Tidak Ada Ujian untuk Kenaikan Kelas, Tidak Ada Tes-Tes Lagi

Tidak Ada Ujian untuk Kenaikan Kelas, Tidak Ada Tes-Tes Lagi

Sabtu, 28 Maret 2020

Ratusan Siswa SDN Babakan Ikuti Ujian Kenaikan Kelas – Sukabumizone

Selamat datang di merdekabelajar.my.id_Di tengah maraknya perkembangan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim dan anggota Komisi X DPR RI sepakat meniadakan Ujian Nasional (UN) 2020 untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/SMK.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), UN Tahun 2020 resmi dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Selain memuat peniadaan UN 2020, SE itu juga memuat mengenai pelaksanaan Ujian Kenaikan Kelas (UKK) dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pada SE tersebut berbunyi bahwa UKK dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali bagi sekolah yang telah lebih dulu melaksanakan UKK sebelum surat edaran diterbitkan..

Sehingga ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya seperti penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya...

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Drs. I Wayan Gunawan mengatakan bahwa UKK tidak akan dilakukan ujian atau tes lagi, mengingat tidak diperbolehkannya kegiatan yang mengumpulkan siswa dan kendala yang akan dirasakan apabila melakukan ujian melalui online.

“Kalau UKK sekitar awal Mei kira-kira nanti bisa mengikuti arahan dari Mendikbud, dalam artian bisa menyesuaikan dengan kelulusan itu,” katanya, ketika dikonfirmasi Tribun Bali melalui pesan WhatsApp, Jumat (27/3/2020).

Dirinya menambahkan, pembelajaran sekarang yang dilakukan di rumah telah lebih banyak menyesuaikan, dalam artian tidak diharuskan memenuhi kurikulum karena sedang dalam situasi yang tidak normal (pandemi covid-19)..

“Contohnya kalau memang kelas satu nanti nilainya berasal dari semester I. Nah itu dipakai untuk menjadikan naik ke kelas selanjutnya, jadi tidak ada tes-tes lagi. Tidak akan dilakukan tes secara online atau tatap muka,” terangnya..

Lebih jauh terkait PPDB, sesuai dengan kebijakan menteri, pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Gunawan menyampaikan bahwa pihaknya telah berbekal petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah dan tengah menyusun pelaksanaannya, yang salah satunya pasti mempertimbangkan kondisi covid-19.

Pada jalur zonasi PPDB sebelumnya, diberlakukan seleksi melalui nilai hasil ujian bersama yang dilihat dari empat mata pelajaran.

Akan tetapi, melirik situasi dan kondisi saat ini, Gunawan mengatakan tidak mungkin sepenuhnya dapat melakukan seleksi seperti sebelumnya..

“Rencana awalnya kan seperti itu (seleksi bersama), tapi melihat kondisi rasanya tidak mungkin sepenuhnya kita bisa laksanakan seperti itu nanti. Sebelumnya kan sudah diputuskan pelaksanaannya jauh sebelum kondisi Covid-19 ini, sekarang dengan kondisi ini kan harus kita ubah lagi kebijakannya untuk memutuskan nanti kira-kira metode apa yang harus dipakai,” pungkasnya.

Sumber : tribunbali

Demikian berita terkini yang dapat merdekabelajar.my.id bagikan, semoga bermanfaat.