Pemerintah Putuskan Tak Larang Mudik Lebaran 2020 di Tengah Wabah Virus Corona

Pemerintah Putuskan Tak Larang Mudik Lebaran 2020 di Tengah Wabah Virus Corona

Kamis, 02 April 2020

Saat Jokowi Putuskan Tak Melarang Mudik di Tengah Wabah Virus Corona

Selamat datang di merdekabelajar.my.id_Pemerintah memutuskan untuk tidak melarang mudik Lebaran 2020 di tengah wabah virus corona (Covid-19). Warga hanya diimbau jangan mudik karena berpotensi menularkan virus corona ke kampung halaman. 

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pertimbangan utama pemerintah tidak melarang mudik Lebaran 2020 yakni agar ekonomi tidak mati. 

Meski begitu, Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar menyusun program bantuan sosial (bansos) khusus, bagi daerah-daerah seperti Provinsi DKI Jakarta untuk meredam arus mudik. 

Jadi mudik tidak dilarang, hanya diredam. Tentu saja tujuannya untuk meminimalisasi penyebaran virus corona. 

Apalagi Presiden Jokowi juga mengusulkan mengganti jadwal mudik pada hari libur nasional setelah Hari Raya Idul Fitri agar warga tetap bisa mudik. 

Bicara soal ekonomi, mudik memang jadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan perekonomian pada periode bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri setiap tahun. 

Oleh karena itu, melarang atau meredam mudik pasti ada konsekuensinya. 

Chief Economist PT Bank Permata (Tbk) Josua Pardede mengatakan, aktivitas mudik Lebaran merupakan salah satu faktor pendorong peningakatan konsumsi rumah tangga selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri. 

Pada kondisi normal sebelum pandemi, Ramadhan dan Idul Fitri merupakan faktor musiman yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional setiap tahun. 

Jika dilihat pola musiman pertumbuhan ekonomi setiap tahun, konsumsi rumah tangga cenderung meningkat pada kuartal II bertepatan dengan bulan Ramadhan dan kuartal IV bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru. 

"Faktor musiman Ramadhan mendorong peningkatan belanja makanan dan perlengkapan rumah tanga yang meningkat dibandingkan bulan-bulan lainnya sepanjang tahun," jelas Josua ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (2/4/2020). 

Peningakatan konsumsi rumah tangga tersebut juga ditopang oleh Tunjangan Hari Raya (THR) serta aktivitas mudik lebaran. Dampak ekonomi mudik setiap tahunnya berdampak signifikan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. 

Josua mengatakan, rata-rata pertumbuhan ekonomi kuartal II dalam lima tahun terakhir ini cukup solid di kisaran 5-5,1 persen. Angka ini ditopang oleh periode Ramadhan dan Lebaran yang di dalamnya ada aktivitas mudik. 

Adapun secara berturut-turut, berdasarkan data yang dihimpun Kompas.com, pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal II dalam lima tahun terakhir secara berturut-turut; 5,05 persen di kuartal II-2019, 5,27 persen di kuartal II-2018, 5,01 persen pada kuartal II-2017, serta 4,67 persen di kuartal II-2015. 

Adapun untuk kuartal II-2014, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen. 

"Oleh sebab itu, tentu apabila pemerintah melarang masyarakat untuk mudik pada lebaran tahun ini, tentu faktor musiman yang mendorong perekonomian pada tahun ini akan hilang," ujar Josua. 

Sementara itu Direktur Riset Centre of Reform on Economics Piter Abdullah menyakini, meski ada pandemi virus corona, Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini masih akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

"Menurut saya di tengah wabah corona saat ini tidak akan signifikan (dampak Ramadhan dan Idul Fitri). Tentu berpengaruh positif tetapi akan jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujar dia. 

Konsekuensi pertumbuhan ekonomi yang merosot bukan tak diketahui pemerintah. Berbagai hal coba diminimalisasi lewat berbagai insentif. Mulai dari keringanan kredit, pembebasan dan diskon tarif listrik hingga tentunya penyaluran bansos. 

Skenario   

Di tengah berbagai upaya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memaparkan skenario berat hingga paling buruk yang akan dialami Indonesia akibat pandemi virus corona (covid-19). 

Dalam paparannya kepada awak media melalui konferensi video, Sri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia bisa anjlok hingga minus 0,4 persen di akhir tahun. 

Sementara untuk skenario berat, perekonomian RI hanya akan tumbuh di kisaran 2,3 persen. 

"Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3 persen, bahkan skenario lebih buruk -0,4 persen," ujar Sri Mulyani. 

Angka tersebut jauh dari target APBN 2020 yang menetapkan pertumbuhan APBN sebesar 5 persen. 

Sri Mulyani mengatakan, outlook pertumbuhan ekonomi yang menurun 2,3 persen bahkan mengalami kontraksi hingga 0,4 persen disebabkan konsumsi rumah tangga yang menurun serta pertumbuhan investasi yang juga mengalami tekanan. 

Konsumsi rumah tangga diperkirkan anjlok dari biasanya dikisaran 5 persen menjadi hanya 3,2 persen hingga 1,6 persen. 

Begitu juga dengan arus investasi yang anjlok dari yang semula diperkirakan bisa tumbuh hingga 6 persen tahun ini menjadi hanya 1 persen atau bahkan negatif hingga 4 persen. 

Sementara itu, kinerja ekspor juga akan lebih mengalami kontraksi lebih dalam, begitu juga kinerja impor. 

Namun sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM yang selama ini terbukti mampu tahan dalam setiap kondisi krisis diperkirkan akan terpukul paling depan karena tidak adanya kegiatan sosial akibat pandemik virus corona. 

Padahal Sri Mulyani mengatakan saat krisis 1998, UMKM mampu menjadi penopang ekonomi Indonesia. 

"UMKM yang biasanya jadi safety net mengalami pukulan besar karena adanya restriksi kegiatan sosial. Ketika hadapi kondisi tahun 97-98 UMKM resilient, sekarang UMKM terpukul paling depan karena enggak ada kegiatan di luar rumah masyarakat," kata dia. 

Pemerintah lantas memperlebar defisit APBN 2020 hingga 5,07 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau menembus batas defisit 3 persen yang diatur dalam Undang-Undang (UU). 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pelebaran defisit anggaran sejalan dengan kebijakan pemerintah menambah anggaran belanja sebesar Rp 405,1 triliun tahun ini. 

Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk memompa ekonomi, termasuk memberikan berbagai insentif agar ekonomi Indonesia tetap bertahan. 

Meski tak mudah, The Economist meyakini Indonesia adalah 1 dari 3 negara G20 yang diprediksi masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sepanjang 2020. 

The Economist memprediksi pertumbuhan PDB riil pada tahun 2020 berada di angka 1 persen. Sebelum virus corona menyerang, PDB Indonesia diprediksi tumbuh 5,1 persen. 

Selain Indonesia, negara G20 yang tidak masuk jurang resesi yakni India dan China. 

Sementara itu 17 negara G20 lainnya diprediksi akan masuk jurang resesi akibat dihantam dampak wabah virus corona. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah dan BUMN akan meminimalkan dampak kemesorotan ekonomi akibat wabah corona. Meski diakui berat, namun ia yakin masih ada harapan untuk bangkit.

“Insya Allah ada jalan karena saya yakin Indonesia ini adalah negara besar, kita negara kuat,” ucap dia.

Sumber : kompas.com 

Demikian berita terkini yang dapat merdekabelajar.my.id bagikan, semoga bermanfaat.