Agar Guru Tak Bingung, PGRI Minta Standar Minimum Pendidikan

Agar Guru Tak Bingung, PGRI Minta Standar Minimum Pendidikan

Rabu, 17 Juni 2020

Agar Guru Tak Bingung, PGRI Minta Standar Minimum Pendidikan

Merdekabelajar.my.id_Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, mengatakan para guru berharap pemerintah fokus pada kesiapan kurikulum. Pemerintah seharusnya menetapkan standar pelayanan minimum pada era pandemi.

“Pentingnya standar pelayanan minimum ini agar para guru tidak bingung dalam menjalani pembelajaran, yakni adanya penyederhanaan kurikulum yang aplikatif, praktis dan realistis yang bisa dicapai dalam situasi seperti saat ini," kata Unifah kepada Suara Pembaruan, Rabu (17/6/2020) petang.

Unifah menyebutkan, saat ini para guru tidak memiliki panduan dan terpaksa melakukan penafsiran sendiri-sendiri untuk menjalankan pembelajaran dari rumah. Padahal, para siswa tidak seharusnya berada di rumah. Mereka akan kembali ke sekolah dan ada yang melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Hal ini tentu membutuhkan keselarasan standar pelayanan minimum.

Apalagi saat ini penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Indonesia tidak selamanya dilakukan dalam jaringan (daring), tetapi ada yang berbasis luar jaringan (luring), maupun campur antara daring dan luring. Tentu ini membutuhkan standar pelayanan minimum untuk setiap penerapan PJJ.

“Guru menerka-nerka saat memberi pelajaran sesuai versi masing-masing dari hasil tafsiran karena mereka tidak dibekali standar kurikulum seperti apa selama pandemi ini,” ujar Unifah.

Selanjutnya, guru besar pendidikan Universitas Negeri Jakarta ini juga menyebutkan, standar pelayanan minimum penting adanya agar setiap pokok pembahasan dalam kurikulum dipilih sesuai dengan situasi dan para siswa harus mencapai sesuai dengan standar tersebut. Kata Unifah, standar itu juga mempertimbangkan daya dukung sumber daya manusia (SDM), yakni jumlah guru dan daya jangkau siswa dalam menjalankan PJJ.

Sementara terkait dengan sekolah di zona hijau yang boleh kembali dibuka, kata Unifah harus tetap ada standar pelayanan minimal. Sebab, kegiatan belajar mengajar (KBM) era new normal ini sangat berbeda. Siswa tidak semuanya masuk kelas melainkan ada kebijakan shift pagi dan sore. Oleh karena itu, para guru pun harus meluangkan waktu lebih karena mengajar dua shift per hari.

“Itu harus diatur karena guru dengan sistem shift ini bisa mengajar seharian. Sebab, mereka harus melayani shift satu dan dua. Ini tidak ada standar dan jika kepala dinas pendidikan menggunakan skema perhitungan jam mengajar normal dengan guru selalu berada di sekolah, ini akan menjadi masalah,” ujarnya.

Kendati demikian, Unifah yakin Kemdikbud bisa menyiapkan standar minimum pendidikan saat siswa menjalankan libur kenaikan kelas saat ini. Dengan begitu, kebijakan pendidikan tidak sepenuhnya diserahkan pada pemerintah daerah (pemda) tanpa ada standar pelayanan minimal yang harus dicapai.

“Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) punya waktu untuk menyusun standar tersebut. Undang para ahli untuk menyusun standar ini dan diterapkan sebelum para siswa tahun ajaran baru,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com