Ragam Kritik untuk Nadiem soal Buka Sekolah di Tengah Corona

Ragam Kritik untuk Nadiem soal Buka Sekolah di Tengah Corona

Kamis, 18 Juni 2020

Menanti Gebrakan 100 Hari Mas Menteri Nadiem Makarim

Merdekabelajar.my.id_Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah mengumumkan perihal pembukaan sekolah untuk belajar tatap muka di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Dalam konferensi pers virtual yang digelar Senin (15/6), atau aman penyebaran Covid-19 untuk tahun ajaran baru 2020/2021. Nadiem mengatakan hanya membuka kegiatan belajar dan mengajar (KBM) tatap muka di wilayah berstatus zona hijau atau aman penyebaran Covid-19 untuk tahun ajaran baru 2020/2021.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Nasional Jaringan Pengamat Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai ada inkonsistensi dalam keputusan Nadiem tersebut. Sedangkan sejumlah guru menilai keputusan Nadiem tak solutif.

Nadiem mengizinkan pembukaan sekolah di zona hijau dengan beberapa syarat, salah satunya izin pemerintah daerah dan komite nasional.

Selain itu, jika orang tua tidak mengizinkan anaknya kembali sekolah, siswa tersebut boleh tetap belajar di rumah. Itulah, kata Ubaid, yang justru mencerminkan ketidakkonsistenan, dan malah membuat bingung.

"Ini juga kebijakan galau. Boleh dibuka tapi tergantung orang tua, anaknya boleh masuk sekolah atau tidak. Kalau begitu pembelajarannya bagaimana, ada yang di sekolah ada yang PJJ [Pembelajaran Jarak Jauh]," ujarnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa (16/6).

Dalam kondisi pandemi, Ubaid menilai pemerintah seharusnya memberi kebijakan yang sifatnya menyeluruh dan pasti jelang pembukaan tahun ajaran baru.

Selain itu, katanya, hingga kini Kemendikbud belum menyelesaikan kendala PJJ yang didapati selama tiga bulan ke belakang. Kemendikbud pun hingga kini belum membuat kurikulum darurat di tengah pandemi.

"Padahal kurikulum normal ke situasi PJJ itu pasti tidak sama. Karena tidak ada interaksi antarsiswa. Tidak ada kehadiran di sekolah," jelasnya.

Kemudian sarana pendukung lainnya, seperti guru maupun akses fasilitas juga masih jadi kendala. Ia menilai seharusnya Kemendikbud mematangkan hal-hal ini dulu, baru memutuskan kebijakan.

Atas dasar itu, JPPI tak setuju jika pembukaan sekolah dilakukan Juli atau saat Tahun Ajaran Baru 2020/2021. JPPI menilai belum semua sekolah siap menjalankan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi. Waktu paling ideal dinilai pada Desember 2020 atau awal tahun depan. 

"Minimal [tahun ajaran baru] dimulai awal tahun Januari. Jadi kita ada waktu memperbaiki [jalannya pendidikan] sampai Desember," ujar Ubaid.

Kurikulum Darurat

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan menilai sikap Nadiem memberikan keputusan siswa sekolah kepada orang tua bukanlah solusi efektif di tengah kondisi pandemi Covid-19.

"Pertanyaannya jumlah guru terbatas. Kemudian berarti di satu sekolah ada tiga metode pembelajaran. Tatap muka, itupun bagi sif. Tapi di sisi lain guru juga harus [mengajar] daring atau datang ke rumah," tuturnya melalui konferensi video.

Satriwan menilai Kemendikbud seharusnya mengatur lebih rinci terkait hal tersebut, termasuk soal bagaimana pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode. Itu semua, kata dia, seharusnya diatur melalui kurikulum darurat. Menurut Satriwan ketiadaan panduan dalam menerapkan kurikulum di tengah pandemi membuat guru kerap bingung ketika mengajar.

Dia pun mencotohkan dirinya sendiri sebagai guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Dalam satu tahun ajaran, kurikulum mewajibkan mencapai 10 kompetensi dasar ketika mengajar siswa. Menurutnya hal tersebut sulit penerapannya mungkin ketika pembelajaran dilakukan dengan sif maupun jarak jauh.

Untuk diketahui, Kemendikbud sudah mengeluarkan panduan pembelajaran di masa pandemi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah di tengah Covid-19.

Satriwan menilai pedoman tersebut tidak membantu kendala guru ketika berbicara soal penerapan kurikulum.

"Surat edaran sekretaris jenderal itu pedoman pembelajaran dari rumah. Bukan kurikulum darurat. Itu tidak mengatur standar isi, standar kelulusan," tambahnya.

Nadiem mengatakan hanya 6 persen siswa di Indonesia yang masuk dalam zona hijau. Artinya 94 persen siswa masih harus PJJ pada tahun ajaran 2020/2021. Namun Nadiem belum menjelaskan lebih lanjut bagaimana strateginya meminimalisasi ketertinggalan pendidikan dan memastikan jalannya pembelajaran efektif selama pandemi.

Sementara itu, Plt Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Awaluddin Tjalla sebelumnya mengatakan pihaknya belum memetakan kurikulum darurat untuk pembelajaran di tengah pandemi.

Dorongan soal kurikulum darurat sendiri datang melihat jalannya PJJ selama tiga bulan ke belakang. Banyak kendala yang didapati mulai dari belum mampunya tenaga pendidik mengimplementasikan pembelajaran daring, sampai kendala fasilitas.

Mengenai polemik sekolah di tengah Covid-19 ini, sejumlah orang tua dan siswa memberikan reaksi beragam.

Devi salah satu orang tua siswa menganggap kebijakan terkait pembukaan kembali sekolah di zona hijau hasil rekomendasi dari Pemda atau Gugus Tugas Penanganan Covid-19 adalah hal yang tidak tegas.

"Itu enggak tegas namanya. Kalau mau buka ya buka, tutup ya tutup," ujar dia saat ditemui di kediamannya, Senin (15/6).

"Kebijakan begitu kayak coba-coba. Jangan dilempar ke masyarakat, nanti bikin bingung," imbuhnya.

Lebih lanjut ia pun bertanya-tanya apakah Kemendikbud selaku pembuat kebijakan memiliki dasar keyakinan andai sekolah di zona hijau dibuka itu memiliki risiko kecil bakal terjadi penularan antarwarga sekolah.

"Apakah dia (Nadiem) bisa menjamin bahwa sekolah yang buka di zona hijau itu aman dari covid. Siswa kan enggak semua dari satu wilayah yang sama," lanjut ibu beranak tiga tersebut.

Ditanya mengenai pilihan boleh tak ikut KBM tatap muka jika orang tua tak mengizinkan, Devi menjawab peluangnya mengambil opsi tersebut. Meskipun, di satu sisi, dia sebenarnya mengakui sistem PJJ saat ini tak efektif karena longgarnya waktu belajar anak.

Sementara itu, salah satu orang tua asal Kota Batam, Kepulauan Riau, Susilawati, mengatakan keputusan pemerintah untuk membuka sekolah di zona hijau sudah tepat.

"Kalau belum aman, mending jangan masuk dulu, saya juga enggak izinin, kalau memang udah pasti aman, boleh lah dibuka lagi," kata Susilawati saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (15/6).

Selama pandemi ini, ia mengaku sangat membatasi aktivitas anaknya di luar rumah, karena di lingkungannya banyak terdapat kasus positif corona.

"Ini keluar mau main aja enggak boleh, sampai nangis anaknya," ucap dia.

Menurutnya, selama ini, yang menjadi kendala dalam PJJ adalah akses daring di rumahnya, di mana hanya ada satu ponsel pintar sementara buah hatinya ada dua yakni usia SD dan SMP.

"Misalnya ada tugas dari guru, itu harus difoto, nah handphone-nya harus gantian memakainya," ucap dia.

Salah seorang siswa SMA di Kota Bandung, Jawa Barat, Jemmy mengaku takut, jika sekolah di daerah-daerah kasus yang banyak ditemukan corona masih dibuka.

"Kalau yang buka di zona hijau ya enggak apa-apa menurut saya," kata dia saat dihubungi.

Hal yang membuatnya ingin bisa segera masuk sekolah karena kendala yang dihadapinya dari mulai biaya kuota hingga efektivitas selama masa pembelajaran jarak jauh.

"Kan pakai google meet, saya kadang kurang ngerti penjelasannya," keluhnya.

Hal senada juga diungkapkan Dhea, siswi SMA di Tanggerang Selatan. Ia ingin segera kembali belajar ke sekolah meski masih ada beberapa pasien corona di daerahnya.

"Pengen [masuk sekolah]. Karena kan tahu nih kemaren Banten [kasus positif] dikit, berarti seluruhnya kan, tinggal sembilan," ujarnya melalui pesan singkat.

Ia pun mengaku siap bilamana sekolah kembali dibuka. Beberapa hal seperti memakai masker, dan membawa sabun ke sekolah bila kembali dibuka pun akan dilakukannya.

Sumber : cnnindonesia