Ratusan Guru PNS dan Non PNS Kehilangan Tunjangan, Ini Penyebabnya

Ratusan Guru PNS dan Non PNS Kehilangan Tunjangan, Ini Penyebabnya

Selasa, 23 Juni 2020


Merdekabelajar.my.id_Sebanyak 296 guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 126 guru non PNS diwilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, kehilangan tunjangan khusus  karena bantuan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 dipangkas dan berubahnya kategori desa tempat guru mengajar.

Kepala Bidang Ketenagaan PAUD, TK, SD dan SMP, Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Nunukan Ridwan AS, Selasa (23/6/2020)  mengatakan, hilangnya uang tunjangan itu  dipengaruhi pemangkasan anggaran di Kementerian Pendidikan dan aturan terbaru tentang pemberian tunjangan khusus dan berubahnya kategori desa tempat guru mengajar.

“Dari 411 guru PNS yang diusulkan, hanya 115 orang guru di daerah sangat terpencil Kabupeten Nunukan menerima tunjangan khusus,” katanya.

Ridwan menuturkan, berkurangnya guru penerima tunjangan khusus dipengaruhi oleh pemangkasan anggaran di Kemendikbud akibat Covid-19 dan adanya aturan terbaru, dimana pemberian penghasilan tambahan guru perbatasan mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM) Kementrian PDT dan Transmigrasi

Dalam penjelasan IDM Kemendes PDT dan Transmigrasi, bahwa tunjangan khusus 2020 tidak hanya bagi daerah dengan kategori daerah Terpencil Terisolir dan Tertinggal (3T), tetapi ada kriteria lain yaitu daerah “Sangat Terpencil”.

“Tahun lalu kriteria penerima tunjangan khusus mengacu pada daerah 3T, sekarang ada aturan terbaru mengharuskan daerah masuk kategori 1  yaitu, daerah sangat terpencil,” sebutnya.

Sekolah di daerah kategori desa berkembang, desa maju dan desa mandiri tidak lagi mendapatkan tunjangan, meski secara nyata, beberapa desa di Kecamatan Krayan dan Lumbis dan sebagian daerah lainnya masih terisolir dan sulit dilalui transportasi.

Pemangkasan anggaran tunjangan khusus yang mencapai 50 persen membuat polemik dikalangan guru, mereka sempat mengajukan protes, bahkan mempertanyakan kinerja Disdikbud Nunukan dalam pengajuan nama-nama guru.

“Ada guru mengajar di daerah terpencil tapi desanya dinilai berkembang, mereka ini tidak dapat tunjangan lagi, meski dinilai sangat layak mendapatkan itu,” sebut Ridwan.

Ridwan menuturkan, tunjangan khusus adalah berasal dari  kebijakan pemerintah pusat dalam membantu tenaga pengajar di perbatasan Indonesia, namun perlu dipahami, bahwa tunjangan ini tidak bersifat wajib yang artinya tidak harus ada.

Berbeda dengan tunjangan sertifikasi guru yang dalam peraturan, pemerintah diharuskan  memberikan tambahan penghasilan kepada guru yang telah memiliki sertifikasi dengan besaran tunjangan disesuaikan gaji pokok.

“Tunjangan khusus sebesar 1 bulan gaji pokok, begitu pula tunjangan sertifikasi, sedangkan tambahan penghasilan guru PNS non sertifikasi (Tamsil) sebesar Rp 250 ribu/bulan,” jelasnya.

Tidak hanya guru PNS, pengurangan tunjangan khusus berlalu pula terhadap guru non PNS. Dari 157 orang penerima tahun 2019, hanya 31 guru di daerah sangat terpencil mendapatkan tunjangan sebesar Rp 1,5 juta perbulan.

Ditambahkan Ridwan, tunjangan khusus triwulan pertama besaran Rp1,1 miliar telah disalurkan kepada 115 guru PNS dan 31 guru non PNS. Tiap guru langsung menerima dana lewat rekening masing-masing.

“Pagu anggaran tunjangan khusus tahun tahun 2019 sebesar Rp. 5.163.335.000, tahun 2020 turun lebih 50 persen menjadi  Rp 2.071.717.000,” ungkapnya. (002)