Sederet Fakta Tapera: Gaji PNS dan Pekerja Dipotong, Belum Tentu Dapat Rumah

Sederet Fakta Tapera: Gaji PNS dan Pekerja Dipotong, Belum Tentu Dapat Rumah

Sabtu, 13 Juni 2020

Presiden Jokowi Setujui Peraturan Gaji PNS Dipotong 2,5 Persen Per ...

Merdekabelajar.my.id_Gaji semua pekerja bakal dipotong untuk membayar iuran BP Tapera. Besaran potongan 3% dari gaji per bulan, mencakup 2,5% jadi beban pekerja dan 0,5% dari pengusaha atau pemberi kerja.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto menegaskan bahwa pihaknya mendapat mandat amanah undang-undang untuk menghimpun dana masyarakat. Nantinya, Tapera bakal menghimpun dana para pegawai secara bertahap. Sebagai langkah awal, dia bakal membangun badan yang kredibel, serta mengawal pengalihan Taperum PNS ke BP Tapera.

"Jadi kami bangun kredibilitas badan dan kemudian fokus ke ASN yang dulu peserta Taperum. Di 2021 kita mengawal pengalihan program FLPP bersatu ke dalam BP Tapera. Ini fokus kami 2 tahun pertama," bebernya dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/6/20).

Selanjutnya, pada 2022-2023 dia menargetkan perluasan kepesertaan. Artinya, kewajiban menjadi peserta BP Tapera nantinya tidak hanya berlaku bagi PNS atau ASN.

"Segmentasi beralih ke BUMN BUMD BUMdes dan TNI Polri, kemudian pengembangan layanan Tapera melalui aplikasi digital platform," tuturnya.

Adapun kepesertaan pekerja swasta paling lambat 7 tahun setelah PP penyelenggaraan Tapera diterbitkan. Pada 2024 diharapkan oleh komite Tapera bisa menjadi institusi kredibel dan berkelas dunia.

Nantinya, warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia juga diwajibkan ikut Tapera. Perusahaan diwajibkan mendaftarkan pekerja asingnya sebagai peserta Tapera. Aturan mengenai ini akan dimuat dalam peraturan BP Tapera.

"Nanti tata cara diatur di peraturan BP Tapera. WNA yang kerja 6 bulan itu wajib menabung. Ini kan prinsipnya gotong royong. Kerja di sini, dapat pendapatan dari sini, ya ikut gotong royong," bebernya.

Nantinya, dana dari pekerja asing ini akan dikelola untuk pembiayaan perumahan. Dia memastikan WNA yang bersangkutan dapat memantau secara transparan mengenai jumlah iuran yang telah disetor.

"Kan tercatat semua mulai pendaftaran kita kasih nomor, in line, kemudian kita catat hasil pembukuan. Begitu 3 tahun pulang, si pekerja katakanlah dari Jepang, dia tiap hari bisa melihat tabungannya berapa. Pas kembali ke negaranya kita kembalikan. Jadi ini prinsip gotong-royongnya," katanya.

BP Tapera sendiri menargetkan 13 juta pekerja terdaftar sebagai peserta pada 2024.

"Jumlah ASN yang akan jadi basis pengelolaan tahap awal ada sekitar 4,2 juta. Kami sudah petakan potensi peserta yang akan menjadi angka total pekerja," kata Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera Eko Arianto dalam jumpa pers virtual, Jumat (5/6/20).

Nantinya semua penerima upah bakal diwajibkan membayar iuran Tapera. Namun, tidak semua peserta BP Tapera bisa mendapatkan manfaat pembiayaan perumahan.

"Siapa dari peserta yang akan menjadi penerima manfaat, tidak seluruh peserta dapat manfaat berupa pembiayaan," ujar Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera Eko Arianto. 

Dia menjelaskan bahwa basis dari penerima manfaat pembiayaan perumahan ini adalah para peserta yang memenuhi kriteria. Dia bilang, kriteria tersebut bakal diterjemahkan melalui peraturan BP Tapera.

"Prinsip kriteria tersebut pertama mewujudkan rumah pertama, fokus kita adalah penyediaan bagi mereka yang belum memiliki rumah pertama," imbuhnya.

Kriteria kedua, dari peserta yang belum memiliki rumah pertama tadi bakal dikerucutkan lagi sebagai tambahan syarat yakni peserta yang masuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Saat ini, secara resmi aturan terkait kriteria itu memang belum diterbitkan.

"Kami tetap berkoordinasi dengan kementerian terkait terutama Kementerian PUPR dalam menetapkan batas-batas golongan MBR," bebernya.

Selain dua kriteria itu, penerima manfaat pembiayaan juga wajib memiliki masa kepesertaan selama minimal 12 bulan. Artinya, para peserta sudah rutin membayar iuran selama 12 bulan berturut-turut.

"Di tahapan awal ini kita fokus ke ASN yang masuk kelompok MBR dan belum memiliki rumah pertama. Karena itu nanti tabungan Taperum PNS dilihat sebagai saldo awal tabungan mereka. Apakah mencukupi masa kepesertaan 12 bulan atau tidak," bebernya.

Lantas, bagaimana nasib peserta yang tak memenuhi kriteria itu?

"Yang tidak memperoleh manfaat pembiayaan perumahan, di akhir kepersertaannya akan mendapatkan manfaat tabungan dan pemupukannya," katanya.

"Seluruh peserta itu akan menerima manfaat tetapi manfaat kita kelompokkan. Ada manfaat dalam bentuk pembiayaan perumahan, dan manfaat dalam bentuk tabungan beserta hasil pemupukannya di akhir masa kepesertaannya. Jadi seluruh peserta dapat manfaat, mungkin ini sedikit beda dengan program jaminan sosial lainnya," katanya.

Iuran Tapera ditanggung bersama oleh pemberi kerja yang dalam hal ini perusahaan sebesar 0,5% dan pekerja 2,5%. Sementara pekerja mandiri harus membayar sendiri kewajibannya.

Sementara itu, kepesertaan Tapera berakhir pada saat pensiun yaitu mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, peserta meninggal dunia, atau peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut,

Bagi yang sudah berakhir masa kepesertannya, bisa memperoleh pengembalian simpanan beserta hasil pemupukannya yang bisa berupa deposito perbankan, surat utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, surat berharga di bidang perumahan, atau bentuk investasi lain.

Sumber : cnbcindonesia