Sri Mulyani: Tapera Tahap Pertama Berlaku untuk PNS, Polri, TNI

Sri Mulyani: Tapera Tahap Pertama Berlaku untuk PNS, Polri, TNI

Jumat, 19 Juni 2020

Sri Mulyani saat bekerja dari rumah atau work from home di tengah wabah virus corona. Foto ini diunggah di Instagram pada Selasa, 17 Maret 2020. Instagram.com/@smindrawati

Merdekabelajar.my.id_Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan program iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera akan diimplementasikan secara bertahap mulai 2021. Pada tahap pertama nanti, Tapera bakal berlaku untuk PNS, Polisi, dan TNI.

"Yang mana PNS juga telah memiliki iuran Bapertarum," ujar Sri Mulyani dalam lembar pidatonya yang dibacakan saat rapat paripurna masa sidang keempat DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Kamis, 18 Juni 2020.

Adapun pada tahap kedua, kewajiban iuran berlaku untuk pegawai BUMN dan terakhir adalah perusahaan swasta dan peserta mandiri. Ia memastikan, pihak swasta dan mandiri diberikan kemudahan untuk bergabung dalam program Tapera untuk periode 7 tahun mendatang.

Dengan begitu, tutur Sri Mulyani, pihak swasta memiliki fleksibilitas untuk bergabung dengan Tapera hingga 2028. Lebih lanjut, ya menyebut bahwa Tapera berbeda dengan sistem jaminan kesehatan nasional (JKN).

"Iuran Tapera berbeda dengan iuran JKN karena Tapera adalah tabungan, maka kelak dana tersebut akan dikembalikan kepada peserta disertai dengan hasil pemupukannya," ujar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan, Tapera peserta yang berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dapat memenuhi hak atas tempat tinggal atau rumah pertama. Sebelumnya, pemerintah telah menambahkan beban iuran yang harus dibayarkan buruh setiap bulan dalam bentuk Tapera.

Semua yang bekerja dan mendapat upah diwajibkan ikut urun sekalipun mereka punya rumah baik sudah lunas atau belum. Peraturan ini ditetapkan Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Peraturan itu pun berlaku baik untuk pekerja di sektor swasta atau pemerintahan. 

Sumber : tempo.co