Guru Honorer Sujud Syukur & Nangis, Dapat Tunjangan Profesi Rp 1,5 Juta per Bulan dari Pemprov Jabar

Guru Honorer Sujud Syukur & Nangis, Dapat Tunjangan Profesi Rp 1,5 Juta per Bulan dari Pemprov Jabar

Rabu, 29 Juli 2020

tribunnews

Merdekabelajar.my.id_Sebanyak 1.461 guru honorer akhirnya mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Penugasan Guru Non PNS untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat.

Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (29/7).

Dari total 1.461 guru honorer tersebut, terdiri dari 578 guru SMA, 852 guru SMK, dan 31 guru SLB.

Penyerahan SK itu pun membuat para guru honorer mendapat tunjangan profesi pendidikan guru sebesar Rp 1,5 juta per bulan.

Dalam penyerahan SK itu, sejumlah guru honorer tidak bisa menahan haru. Mereka pun bersujud syukur setelah penantian panjangnya berakhir manis.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan para guru honorer itu bersujud sebagai ucapan syukur.

"Mereka bersujud secara spontan. Saya juga kaget malahan tim humas dan kita pun tak mengabadikan gambar. Jadi setelah penyerahan SK selesai ada sesi foto Pak Gubernur dengan mereka. Tiba-tiba selesai foto, salah seorang perwakilan nangis sujud syukur diikuti yang lain," ujar Dedi saat dihubungi, Rabu (29/7).

Dedi sempat menanyakan alasan mereka bersujud.

Dari cerita mereka, SK itu sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer meskipun belum diangkat sebagai PNS. Apalagi, SK itu didapat setelah mereka mengikuti tes panjang.

"Pas ditanya, mereka terharu karena itu perjalanan panjang. Kan ada yang menghonor lebih dari 12 tahun. Jadi mereka itu mengikuti tes seleksi sebagai profesi pendidikan guru. Pada saat seleksi ada yang lulus ada yang tidak. Setelah dia mendapatkan kelulusan, mereka mengikuti diklat. Setelah diklat kita verifikasi jam mengajar dia. Jadi panjang perjuangannya," tutur Dedi.

Selain itu, kata Dedi, pemberian SK tersebut sekaligus menjadi solusi untuk pemenuhan tenaga pendidik pada tahun 2021 yang diprediksi akan banyak guru PNS pensiun.

"Ini inovasi baru sekaligus menjawab tantangan bahwa 2021 ke depan diprediksi bakal banyak guru ASN yang pensiun, ini solusinya. Ini juga jawaban atas komitmen Pemprov Jabar yang menaruh perhatian dalam peningkatan kesejahteraan bagi guru honorer," katanya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan guru memiliki peran penting dalam mendidik penerus bangsa.

Menurutnya, peran guru lebih dari sekadar pengajar. Kebijakan baru itu, kata Ridwan Kamil, sebagai bentuk komitmen Pemprov Jabar untuk menyejahterakan guru meskipun di tengah pandemi.

"Ini melengkapi komitmen yang sudah lebih dulu dilakukan oleh Pemprov Jabar (memberikan tunjangan) melalui APBD sebanyak Rp 2.040.000 per bulan, di luar penghasilan mereka di sekolah masing-masing," ungkapnya.

Ke depan, selain Disdik Jabar, Ridwan Kamil meminta kepada seluruh stakeholder pendidikan, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dewan Pendidikan Jabar, dan Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), untuk mengawal pencairannya.

Sebelumnya dineritakan, suasana haru bahagia seketika terjadi ketika penyerahan SK penetapan oleh gubernur di Gedung Pakuan.

Enam orang guru sebagai perwakilan penyerahan SK secara simbolis, langsung melakukan aksi sujud syukur karena legalitas yang mereka harapkan selama bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan.

Salah seorang guru honorer mata pelajaran matematika di SMAN 9 Bandung, Rizki Safari Rahman mengaku, tidak mampu membendung air matanya ketika buah penantian selama enam tahun akhirnya terbayarkan.

Terlebih, dirinya pun amat merasa beruntung sebab masih banyak rekan-rekan seangkatan, bahkan lebih senior dari dirinya yang kini masih harus berjuang lebih keras guna mendapatkan kepastian status dengan dimilikinya sertikat pendidik.

Ia pun menuturkan, meski menjadi tahapan syarat terakhir untuk dapat berstatus menjadi seorang guru PNS, namun SK penetapan gubernur ini menjadi sesuatu hak yang paling ditunggu.

Sebab, meski para guru honorer telah melalui beberapa tahap seleksi, mulai dari ketentuan kepemilikan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), ketentuan jumlah jam mengajar 24 jam selama satu pekan, namun belum mendapatkan SK penetapan tersebut, maka pengangkatakannya tertunda.

"Di luar 1.461 guru ini, masih ada beberapa guru honorer yang tinggal menyisakan tiga tahun lagi menuju masa pensiun, yang secara otomatis kesempatannya menjadi PNS sangat kecil. Oleh karena itu, tentunya saya sangat bersyukur, karena kami bisa memperoleh kesempatan ini," ujarnya seusai penyerahan SK Penetapan Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan, Rabu (28/7).

Menurutnya, dengan adanya legalitas ini, kesejahteraan para guru secara otomatis akan meningkat.

Sebab, adanya tambahan tunjangan profesi guru (TPG) yang melengkapi honorarium dari Provinsi Jawa Barat yang telah diperolehnya sejak tahun 2017 lalu senilai Rp 2,04 juta per bulan.

"Kalau dulu hanya dapat honorarium dari Provinsi sebesar Rp 2,04 juta, sekarang ditambah dengan TPG dari APBN sebesar Rp 1,5 juta, jadi penghasilan kami meningkat menjadi Rp 3,54 juta, alhamdulillah besaran ini dapat meningkatkan kesejahteraan kami untuk memenuhi kehidupan sehari-hari," ucapnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pemberian SK ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat, seiring meningkatnya kesejahteraan dari para guru honorer.

Apalagi, perjuangan dan penantian panjang sudah dilakukan para guru untuk memperoleh peningkatan status dan memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018.

"Apresiasi ini menjadi menjadi hal yang sangat layak bagi para guru non-PNS untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan, apalagi perjuangan dan penantian yang sangat panjang telah dilalui mereka melalui beberapa tahapan yang seleksi yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud," ujarnya.

Menurutnya, pengangkatan guru non-PNS di Jawa Barat ini pun menjadi yang pertama dilakukan dibandingkan beberapa provinsi lainnya di Indonesia.

Sehingga, kondisi ini pun akan menjadi berpotensi viral dan menjadi pertanyaan dari bidang profesi lainnya.

Pria yang akrab disapa Kang Emil pun, meminta Kepala Dinas Pendidikan bersama DPRD Jabar, PGRI dan FAGI Jawa Barat untuk turut mengawal proses pencairan tunjangan tersebut hingga benar-benar masuk ke rekening pribadi dari 1.461 guru non PNS tersebut.

Sebab dengan rampungnya pemberian SK penetapan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya menyejahterakan tenaga pendidik tersebut

"Dengan hadirnya SK ini justru merupakan titik awal dari proses pencairan tunjangan profesi guru, untuk itu, saya meminta agar Kadisdik, DPRD, PGRI dan FAGI untuk bersama-sama mengawalnya hingga benar-benar diterima mereka," ucapnya.

Dirinya pun meminta guru SMA/SMK/SLB honorer lainnya yang belum lolos seleksi agar tidak putus asa sehingga bisa memperbaiki kekurangan yang ada. Menurut dia, berbagai aspek harus dipenuhi jika ingin memenuhi syarat sebagai guru yang lolos tahap uji tersebut.

Sehingga, rangkaian tahapan pencapaian yang telah dilalui mereka sangat tidak mudah, apalagi seleksi harus dilakukan di tengah situasi dan kondisi pandemi covid-19, yang telah menguras pikiran, energi, terutama keuangan daerah.

"Walaupun kami terus dan fokus menangani covid, membahas emergensi, (penyerahan SK guru honorer) ini juga bagian darurat. Ini peran luar biasa Dinas Pendidikan dan dukungan DPRD Komisi V, dan merupakan buah dari kerja keras semua pihak," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi menambahkan, SK penetapan guru honorer ini sangat diperlukan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima tunjangan profesi guru dari APBN sebesar Rp 1,5 juta per bulan.

Terlebih berdasarkan aturan, lanjutnya, para guru honorer SMA/SMK yang berhak menerima tunjangan dari pemerintah pusat, harus memiliki SK dari masing-masing kepala daerah.

"Syarat terakhir dari tahapan seleksi pengangkatan status guru honorer yaitu, harus ada penetapan SK dari kepala daerahnya masing-masing," ujarnya di lokasi yang sama.

Dengan dimilikinya SK penetapan ini, selain berhak memperoleh tambahan tunjangan profesi guru (TPG), sebagaimana yang telah dialokasikan dalam APBN.

Tetapi juga terdaftar dalam sistem kepegawaian tambahan di Kemendikbud, sehingga, para guru tersebut memiliki nilai inpassing penyetaraan tingkat golongan seperti pegawai pemerintah lainnya.

"Mereka sudah mengikuti proses seleksi dan verifikasi sebaik mungkin, pendidikan profesi guru, mengikuti diklat, mereka juga sudah memenuhi syarat jam mengajar 24 jam per pekan," katanya.

Dedi menuturkan, pemberian SK penetapan ini akan terus berlangsung secara bertahap seiring dengan guru honorer yang telah mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Terlebih Jawa Barat memiliki belasan ribu guru honorer yang belum memiliki ketetapan status.

"Di Jawa Barat ada 18.892 guru honorer dan baru 1.461 guru yang sudah mendapat ketetapan status, lainnya akan terus diseleksi bertahap, sehingga nanti akan semakin banyak guru honorer yang diberi tunjangan tambahan sesuai dengan klasifikasinya. Mudah-mudahan upaya ini dapat berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat," katanya. (Sam)

Sumber : tribunnews