Kabar Gembira PNS dari Menteri Jokowi, Menpan RB Tjahjo Kumolo Terbitkan Surat Bikin Lega ASN

Kabar Gembira PNS dari Menteri Jokowi, Menpan RB Tjahjo Kumolo Terbitkan Surat Bikin Lega ASN

Kamis, 16 Juli 2020

Sri Mulyani: Nilai Barang Milik Negara Capai Rp 5.000 Triliun Lebih

Merdekabelajar.my.id_Lupakan dulu Gaji 13 PNS yang masih menunggu persetujuan di Pusat.

Sejatinya, Gaji 13 cair tiap bulan Juni.

Namun tahun ini di tengah situasi Pandemi Covid-19, Gaji 13 tak kunjung cair.

Namun ada kabar gembira bagi PNS/ASN saat ini dari Menteri Jokowi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) atau Menpan RB Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran (SE) terbaru yang harus diketahui seluruh ASN.

Surat edaran ini tentu saja membuat PNS dan PPPK akan sedikit lega.

Sebab, perjalanan dinas akan membuat mereka tak terbelenggu lagi dan bisa mendapatkan angin segar.

Hal tersebut menyusul keluarnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64/2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru.

"Mulai 13 Juli 2020, ASN baik PNS maupun PPPK bisa melakukan perjalanan dinas. Tentunya dengan memerhatikan persyaratan yang tertuang dalam SE Nomor 64 tahun 2020," jelas MenPAN-RB Tjahjo Kumolo dalam SE-nya tertanggal 13 Juli 2020.

Mengutip dari menpan.go.id, dalam tatanan normal baru, Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat melakukan tugas kedinasan ke luar daerah sepanjang memenuhi beberapa persyaratan tertentu.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 64/2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru.

Dalam SE tersebut diatur beberapa persyaratan bagi ASN yang akan melakukan tugas perjalanan dinas antara lain memperhatikan status penyebaran Covid-19 di daerah tujuan perjalanan dinas berdasarkan peta zonasi risiko Covid-19 yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

ASN juga diharuskan memiliki Surat Tugas yang ditandatangani pejabat setingkat Eselon II atau Kepala Kantor.

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta untuk memastikan agar penugasan dan penerbitan surat tugas perjalanan dinas kepada ASN dilakukan secara selektif, akuntabel, serta penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensinya.

Selain status penyebaran Covid-19, perlu diperhatikan juga peraturan dan kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan dinas terkait pembatasan keluar/masuk orang.

Untuk kriteria dan persyaratan perjalanan mengacu pada SE Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No. 9/2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dari Menteri Kesehatan.

PPK juga diminta untuk memastikan ASN mematuhi SE Menteri PANRB ini.

Apabila terdapat ASN yang melanggar, maka ASN dimaksud akan diberikan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Dalam SE tersebut, diharapkan juga agar ASN dapat mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti:

1. Disiplin menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah

2. Menjaga jarak aman (physical distancing) saat berkomunikasi, dan

3. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dengan adanya SE ini, maka SE No. 46/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah atau Kegiatan Mudik dan Cuti Bersama Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan SE Menteri PANRB No. 55/2020 tentang perubahan atas SE Menteri PANRB No. 46/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah atau kegiatan mudik atau cuti bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (byu/HUMAS MENPANRB)

Kapan Gaji 13 PNS Cair?

Pertanyaan yang masih menggantung di benak para ASN, Polri, anggota TNI, dan pensiunan saat ini adalah, kapan gaji ke 13 akan cair? Pemerintah menyebut bulan November atau Desember sebagai alternatif pencairan gaji 13 tersebut.

Pertanyaan mengenai kapan gaji ke 13 akan cair, menjadi pertanyaan utama jutaan pegawai serta mereka yang telah pensiunan di seluruh Indonesia.

Meski belum ada kepastian kapan gaji ke 13 itu akan cair, namun Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo memastikan, Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap akan mendapat jatah gaji ke-13 pada tahun ini.

Adapun proses pembayarannya akan dilakukan pada akhir kuartal IV tahun ini, atau sekitar November-Desember 2020.

Menurut dia, pemberian gaji ke-13 dapat mendorong kenaikan angka konsumsi pasca masa krisis virus corona (Covid-19) usai.

"Nanti harapannya kan ketika sudah agak turun Covid-19 ini, lalu justru bisa mendorong konsumsi kalau dikasih di kuartal IV (2020)," kata Yustinus.

Yustinus mengatakan, pencairan gaji ke-13 PNS sengaja tak dilakukan dalam waktu berdekatan dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Hal tersebut dimaksudkan untuk mengontrol pemasukan bagi para abdi negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memastikan jika gaji ke-13 akan cair tahun ini. Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, ia menyebutkan anggaran gaji 13 sudah masuk dalam APBN 2020.

Artinya ada angin segar dan sudah ada perencanaan dari pemerintah tentang pembayaran gaji 13.

Namun, sekali lagi, pemerintah belum bisa memastikan kapan gaji tersebut akan dicairkan.

Wajar saja jutaan PNS, anggota TNI Polri serta pensiunan menunggu pencairan gaji 13.

Pasalnya tahun-tahun sebelumnya gaji 13 dicairkan pada pertengahan tahun.

Hingga tanggal 14 Juli 2020 ini, gaji ke-13 PNS, gaji ke 13 TNI Polri hingga gaji 13 pensiunan belum juga dicairkan.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memang belum melakukan pencairan gaji 13 para pegawai serta gaji 13 pensiunan.

Mengapa Kemenkeu belum mencairkan gaji 13 tahu 2020 padahal sudah pertengahan tahun dan murid sekolah juga sudah masuk per hari ini, Senin (13/7/2020) kemarin.

Dari awal diprogramkan, gaji 13 selalu dicairkan pertengahan tahun.

Sebab gaji 13 diperuntukan untuk membantu orangtua ketika anak-anaknya masuk sekolah tahun ajaran baru.

Gaji 13 adalah tambahan penghasilan bagi para PNS serta TNI Polri.

2019 lalu gaji 13 untuk pegawai negeri sipil serta anggota TNI Polri dan gaji 13 ke-13 pensiunan dicairkan pertengah tahun.

Kemenkeu telah memberikan alasan mengapa gaji 13 belum juga dicairkan.

Saat ini diketahui pemerintah masih berjibaku menangani Covid-19 serta menangani dampak-dampaknya termasuk pemulihan perekonomian sehingga gaji 13 belum dicairkan.

Pemerintah memberikan berbagai stimulus guna mendongkrak perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah fokus menghadapi pandemi dan dampaknya terhadap perekonomian yang ada, sehingga hingga saat ini belum ada kejelasan terkait kapan dicairkannya gaji 13 PNS TNI Polri serta gaji 13 pensiunan.

Melansir dari Kompas.com Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, pemerintah hingga saat ini belum melakukan pembahasan mengenai pencairan gaji ke-13.

Sebab, pemerintah masih fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 serta dampak yang mengikutinya.

"Masih fokus menangani Covid-19 dan dampaknya yang urgent dan mendesak," katanya.

Yustinus Prastowo menambahkan, pihaknya belum bisa menjawab mengenai pencairan gaji ke-13.

Pasalnya, pemerintah masih fokus dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Mohon maaf kami belum bisa menjawab saat ini, masih fokus PEN," ujar dia.

Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya sempat menyatakan kementeriannya sudah membuat hitung-hitungan terkait kemampuan APBN untuk menanggung pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.

Hasilnya, pembayaran THR dan gaji ke-13 tetap bisa dilakukan untuk aparatur ASN, TNI, dan Polri golongan I, II, dan III.

“Perhitungannya untuk ASN, TNI, dan Polri yang terutama kelompok pelaksana golongan I, II, dan II, THR dalam hal ini sudah disediakan,” ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Sumber : tribunnews