CEK Rekening ANDA, PNS Akan Terima Lagi THR dan Gaji Ke-13 dengan Komponen Penuh, Ini Penjelasan Menkeu

CEK Rekening ANDA, PNS Akan Terima Lagi THR dan Gaji Ke-13 dengan Komponen Penuh, Ini Penjelasan Menkeu

Minggu, 16 Agustus 2020

tribunnews

Merdekabelajar.my.id - Aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI dan anggota Polri bakal menerima tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 dengan semua komponen dibayarkan secara penuh tahun depan. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.


Pasalnya tahun ini, tunjangan kinerja yang biasanya termasuk dalam komponen gaji ke-13 dan THR tidak dibayarkan lantaran pemerintah tengah melakukan penghematan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi virus corona.


"Gaji ke-13 dan THR sesuai policy sebelumnya akan dibayarkan secara penuh sesuai dengan tunjangan kinerja," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2021 secara virtual, Jumat (14/8/2020).


TERBARU! Tak Semua PNS Dapat THR Tahun Ini, Hanya ASN Golongan Ini Saja, Pensiunan Dapat? (Youtube)


Sri Mulyani menjelaskan, pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS tecermin di dalam alokasi anggaran belanja kementerian lembaga (K/L) yang mengalami peningkatan sebesar 23,1 persen tahun depan.


Penjelasan Resmi Kemenkeu Sri Mulyani Soal THR PNS 2020 Cair Tapi Gaji ke-13 Diundur, Ini 4 Faktanya (Kolase Kompas.com)

Berdasarkan Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2021, pemerintah telah menganggarkan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 1.028,86 triliun.


Sementara tahun 2020 ini, anggaran K/L sebesar Rp 836,4 triliun.


Di dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2021 dijelaskan, alokasi anggaran belanja K/L tersebut juga dianggarkan dengan dasar pertimbangan pengendalian jumlah pegawai seiring dengan perubahan pola kerja dan proses bisnis, serta melanjutkan kegiatan prioritas tertunda dampak Covid-19 secara sangat selektif, dan perluasan cakupan KIP kuliah untuk mahasiswa baru.


Untuk memenuhi kebutuhan belanja K/L tersebut, pemerintah akan menggunakan berbagai sumber pendanaan, seperti rupiah murni yang merupakan pendapatan dalam negeri pemerintah dan penerimaan pembiayaan yang bersifat umum.


Presiden Joko Widodo (Youtube/Capture)

Selain itu, menggunakan pagu penggunaan PNBP/BLU sejalan dengan kewenangan K/L untuk menggunakan kembali pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, serta pinjaman dan hibah luar negeri.


"Juga pinjaman dalam negeri dan surat berharga syariah negara (SBSN), untuk pembangunan infrastruktur baik ekonomi maupun sosial," sebut dokumen itu. (*)

Sumber : tribunnews