Sekolah di Zona Kuning Dibuka, FSGI: Keselamatan Siswa dan Guru Terancam

Sekolah di Zona Kuning Dibuka, FSGI: Keselamatan Siswa dan Guru Terancam

Senin, 10 Agustus 2020

Sekolah di Zona Kuning Dibuka, FSGI: Keselamatan Siswa dan Guru Terancam

Merdekabelajar.my.id - Wakil Sekjen Federasi Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim mengatakan, keputusan pemerintah untuk memperbolehkan pembukaan sekolah di zona kuning akan mengancam keselamatan guru dan siswa. Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Pelindungan Guru dan Undang-Undang Perlindungan Anak.


Menurut Satriwan, terdapat banyak perubahan dalam revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang dirilis Jumat (7/8/2020) lalu. Pada SKB 4 Menteri sebelumnya, ketentuan pembukaan sekolah hanya diperkenankan di zona hijau, dilakukan secara bertahap mulai dari jenjang SMA/SMK dan SMP, dan sekolah harus memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Kemudian, orang tua murid juga harus setuju dengan pembelajaran tatap muka.


Namun, pada SKB 4 Menteri yang terbaru semua itu direvisi. Pembukaan sekolah tidak dilakukan secara bertahap, melainkan secara serentak untuk semua satuan pendidikan. Padahal menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), jumlah anak terpapar Covid-19 masih tinggi. Namun regulasi pembukaan sekolah justru semakin diperlonggar.


“Nah pertanyaan saya sebagai guru, revisi SKB 4 Menteri ini untuk melindungi siapa? Melindungi guru, melindungi siswa, atau apa? Ini berpotensi mengancam keselamatan guru dan siswa,” ucap Satriwan kepada Suara Pembaruan, Minggu (9/8/2020).


Menurut Satriwan, pembukaan sekolah di zona kuning ini merupakan strategi pemerintah untuk menutupi kendala pembelajaran jarak jauh (PJJ). Ia menilai, pembukaan sekolah ini berpotensi banyak melanggar SKB 4 Menteri. Pasalnya, pada SKB 4 Menteri sebelumnya, masih ditemukan pemerintah daerah (pemda) yang tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan keputusan pemerintah.


Hal ini ia kemukakan berdasarkan hasil evaluasi perkembangan implementasi SKB 4 Menteri per 27 Juli 2020 yang dilakukan Kemdikbud. Tercatat dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, yang telah menjalankan pembelajaran sesuai SKB 4 Menteri ada 418 kabupaten/kota, yang tidak sesuai 79 kabupaten/kota, dan belum diketahui 17 kabupaten/ kota.


“Artinya akan terjadi hal serupa dan bulan depan kita mungkin akan mendengar SKB 4 Menteri yang baru,” ujarnya.


Untuk itu, Satriwan menuturkan, mestinya pemerintah melakukan intervensi terhadap PJJ. Sebab, laporan yang diterima FSGI, persoalan PJJ tiga bulan pertama atau fase pertama sama persis dengan fase kedua.


“Dengan rekomendasi dari semua pihak, seharusnya pemerintah meningkatkan PJJ ini karena belum ada tindakan nyata dari pemerintah,” ujarnya.

Sumber : beritasatu