Siap-siap Bapak Ibu Guru, Kurikulum Darurat untuk SD SMP SMA Segera Diterapkan, Mendikbud Jelaskan Bedanya dengan yang Biasa

Siap-siap Bapak Ibu Guru, Kurikulum Darurat untuk SD SMP SMA Segera Diterapkan, Mendikbud Jelaskan Bedanya dengan yang Biasa

Kamis, 06 Agustus 2020

Nadiem Pilih Menyelamatkan Ekonomi Sekolah Ketimbang Kurikulum ...

Merdekabelajar.my.id - Siap-siap siswa, guru dan orangtua, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan segera menerapkan kurikulum darurat untuk SD SMP SMA. 

Kurikulum ini akan diterapkan karena Indonesia masih dalam pandemi Virus Corona. 

Lalu apa bedanya dengan kurikulum biasa yang kini sedang berjalan? 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim menyebutkan akan meluncurkan kurikulum baru di tengah pandemi covid-19.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (5/8/2020).

Sebelumnya Nadiem telah menyampaikan dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) dapat dialihkan untuk membiayai kuota internet bagi guru dan peserta didik selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Setelah meluncurkan kebijakan tersebut, ia mengatakan akan ada kurikulum darurat untuk menanggapi situasi covid-19.

Awalnya, Nadiem menjelaskan kesulitan yang tengah dihadapi Kemendikbud karena harus mengebut pengerjaan kurikulum baru.

"Satunya lagi yang akan dikeluarkan, bayangkan kita ditantang untuk melakukan revisi kurikulum yang biasanya minimal mau mengubah kurikulum 3 tahun," kata Nadiem Makarim.

"Kita dipaksa melakukannya dalam waktu 3-4 bulan," lanjutnya.

Mendikbud mengonfirmasi kurikulum baru akan segera diluncurkan dalam beberapa hari mendatang.

"Jadi yang baru, alhamdulillah sebentar lagi artinya dalam waktu beberapa hari ke depan kami akan meluncurkan kurikulum Covid, kurikulum darurat," papar Nadiem.

Ia memaparkan perbedaan kurikulum darurat tersebut dengan kurikulum biasa yang digunakan saat pembelajaran tatap muka.

Menurut Nadiem, pada kurikulum baru nantinya sistem penilaian akan lebih ringkas bagi guru.

Selain itu, pembelajaran akan lebih banyak kembali ke kompetensi dasar.

"Di mana semua standar pencapaian yang tadinya sangat merepotkan guru untuk beradaptasi karena dikejar tayang kurikulum, jadi semakin ramping," jelas mantan CEO Gojek tersebut.

"Fokus kepada kompetensi inti dan dasar yang benar-benar fondasi," tambahnya.

Meskipun segera diluncurkan, Nadiem belum mengungkap sebutan bagi kurikulum baru tersebut.

Ia mengonfirmasi kurikulum ini akan diterapkan bagi semua jenjang pendidikan.

"Ada SD, SMP, SMA," terang menteri 36 tahun tersebut.

Presenter Najwa Shihab meminta narasumbernya ini menjelaskan lebih lanjut tentang kurikulum tersebut.

"Pembedanya dengan kurikulum yang sekarang ada di mana?" tanya Najwa.

"Penyederhanaan secara dramatis. Sehingga yang tadinya harus di-cover oleh guru-guru kita sekarang terfokus kepada yang benar-benar esensial," papar Nadiem.

Pemanfaatan Dana BOS untuk Pulsa Kuota Guru dan Murid

Nadiem Makarim menjelaskan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membeli pulsa dan kuota internet.

Menurut Nadiem, langkah itu menjadi respons terhadap kesulitan para guru dan siswa dalam kegiatan belajar-mengajar selama pandemi covid-19.

"Ini bukan hanya krisis kesehatan, tapi ini juga krisis ekonomi," jelas Nadiem Makarim.

Ia menjelaskan dana BOS yang dikirim langsung dari pemerintah pusat ke masing-masing rekening sekolah saat ini dibebaskan pemanfaatannya agar dapat digunakan untuk PJJ.

"Jadi boleh tanpa batas digunakan untuk alat TIK dan pulsanya bukan hanya pulsa guru. Pulsa guru dan pulsa murid, artinya pulsa orang tua," paparnya.

Menurut Nadiem, sejauh ini masih banyak yang belum memahami hal ini.

"Mohon ditekankan lagi karena banyak orang tidak tahu. Semua dana BOS diberikan kewenangan untuk kepala sekolah diberikan anggarannya untuk pulsa muridnya, untuk peralatan TIK tablet, laptop," kata Nadiem.

Presenter Najwa Shihab kemudian menyoroti bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Ia mengungkit ada kepala sekolah yang mungkin cemas akan terkena tuduhan korupsi.

Di sisi lain, ada kemungkinan penggunaan dana BOS menjadi tidak terkontrol.

"Memang dan itu adalah tantangan di lapangan karena sudah bertahun-tahun sulit sekali kepala sekolah merasa was-was dalam pengeluaran anggarannya," jawab Nadiem Makarim.

Menurut Mendikbud, kebijakan itu sudah disosialisasikan dengan kepala dinas pendidikan di berbagai daerah bahwa pemanfaatan dana BOS adalah legal.

Tidak hanya itu, dana BOS juga dapat dimanfaatkan untuk guru honorer yang sebelumnya dibatasi hanya dapat menggunakan sebesar 50 persen.

Nadiem menegaskan hal itu tergantung pada diskresi atau keputusan kepala sekolah.

"Berdasarkan omongan Mas Menteri, kepala sekolah boleh mengambil diskresi menggunakan dana BOS untuk pulsa? Mereka bisa meminta kepala sekolahnya mengeluarkan dana itu?" tanya Najwa Shihab.

"Bisa, tentunya dengan kesesuaian kebutuhan kepala sekolah, tapi bisa. Mohon juga agar semua kepala sekolah dan orang tua tahu dana BOS boleh digunakan untuk pulsa murid untuk PJJ," tegas Nadiem. (*)

Sumber : tribunnews