Tak Sanggup Penuhi Permintaan Siswi SD, Mendikbud Nadiem Makarim Hanya Bisa Minta Maaf

Tak Sanggup Penuhi Permintaan Siswi SD, Mendikbud Nadiem Makarim Hanya Bisa Minta Maaf

Minggu, 30 Agustus 2020

SIMAK Daftar Kota/ Kabupaten Daerah Zona Hijau Covid-19 yang Diizinkan  Mulai Belajar di Sekolah - Tribunnewsmaker.com

Merdekabelajar.my.id - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tak mampu memenuhi satu permintaan dari seorang siswi sekolah dasar di Magelang, Jawa Tengah.

Suami dari Franka Franklin tersebut hanya bisa memintaa maaf setelah mendengar permintaan dari siswi SD tersebut.

Dikutip dari TribunJateng.com, seorang siswi SD, Siesca dihadirkan dalam webinar bertajuk Sistem Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19 yang digelar Taruna Merah Putih Jawa Tengah, Minggu (30/8/2020) malam.

Pada kesempatan tersebut, Siesca mewakili pelajar di Jawa Tengah untuk menyampaikan keluhan mereka kepada Mendikbud Nadiem Makarim, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, serta Ketua PGRI Jateng Muhdi yang hadir dalam webinar tersebut.

Dengan terbata-bata, Siesca mengungkapkan kerinduannya akan suasana tempat belajar di sekolah dan segera ingin bertemu dengan teman serta guru-gurunya.

"Pak menteri saya sudah bosan di rumah, saya rindu masuk sekolah, kapan saya boleh sekolah lagi pak," tanya Sieca ke Nadiem secara polos.

Saat diberi kesempatan menjawab oleh Walikota Semarang sebagai moderator, Nadiem hanya bisa meminta maaf.

Ia mengaku belum bisa memberi jawaban terkait pembukaan pembelajaran tatap muka, karena tak tahu kapan berakhirnya pandemi Covid-19.

"Jawaban untuk adik Siesca, saya mohon maaf belum bisa membuka pembelajaran tatap muka secara keseluruhan, karena saya belum tahu kapan pandemi berakhir," ucap Mendikbud menjawab pertanyaan Siesca.

Meski demikian, Nadiem menegaskan prioritas Kemendikbud mengembalikan anak-anak ke pembelajaran tatap muka.

"Zona kuning dan hijau kami perbolehkan memggelar pembelajaran tatap muka, dengan dasar 88 persen di Indonesia masuk zona kuning dan hijau," jelasnya.

Selain zonasi, pembukaan sekolah di zona kuning dan hijau dikatakan Nadiem, untuk pemerataan pendidikan di daerah terpencil.

"Karena masih banyak daerah yang tidak terjangkau teknologi dan masuk zona kuning maupun hijau, jadi aturan tesebut kami keluarkan. Namun pelaksanaannya kami kembalikan ke orang tua maupun Pemda, dengan catatan bisa melaksanakan protokol kesehatan," paparnya.

Ia juga menjelaskan banyaknya kegiatan lihan terkait PJJ dan sejumlah program yang akan dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

"Komplain paling banyak di tengah pelaksanaan PJJ adalah kuota internet, untuk itu kami anggarkan Rp 9 triliun. Di mana Rp 7,3 triliun untuk pulsa pelajar, dan sisanya tunjungan guru," ucapnya.

Turut disampaikannya, sistem pembagian kuota internet sedang dibahas agar tepat sasaran.

"kami sedang membahas pelaksanaannya semoga segera di implementasikan. Nantinya kepala sekolah memegang tanggung jawab agar kuota yang diberikan tepat sasarannya lewat validasi nomor telpon pelajar," kata Nadiem.

Dituturkannya dana Rp 3 triliun juga siap digelontorkan sebagai tambahan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun ini.

"100 persen dana BOS fleksibel, dan bisa digunakan untuk membeli TIK, kuota, maupun membayar honor guru. Tahun ini juga kami berikan tambahan, karena kami akui banyak sekolah yang berteriak terkait pembayaran honir guru, terutama sekolah swasta," imbuhnya.

Ia menambahkan, dana alokasi untuk menambah perlengkapan TIK sekolah juga sudah disiapkan sebesar Rp 700 miliar guna mendukung pelaksanaan PJJ.

"Nanti akan ada skala prioritas dalam pengalokasian dana TIK sekolah. Prihram tersebut kami lakukan gelar untuk memenuhi hak pembelajaran ke anak-anak, meski kami tahu situasi sedang sulit," tambahnya. 

Subsidi Kuota

Kemendikbud yang kini dipimpin Nadiem Makarim akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun untuk subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen.

Subsidi kuota internet tersebut akan diberikan selama empat bulan ke depan, mulai September hingga Desember 2020.

Dikutip dari Kompas.com, rencananya siswa akan mendapat 35 GB/bulan, guru akan mendapat 42 GB/bulan, mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan.

Selain itu, Kemendikbud juga mengalokasikan dana sebesar Rp 1,7 triliun untuk para penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, serta guru besar.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, upaya ini dilakukan atas masukan masyarakat yang mayoritas terkendala pulsa kuota internet dalam mengakses pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Pulsa ini adalah (masalah) nomor satu,” papar Nadiem di ruang rapat Komisi X DPR RI, seperti dilansir laman Kemendikbud, Kamis (27/8/2020).

Anggaran kuota dari dana POP Sumber anggaran berasal tersebut, lanjut Nadiem, berasal dari optimalisasi anggaran Kemendikbud serta dukungan anggaran Bagian Anggaran dan Bendahara Umum Negara (BA BUN) 2020 dengan total anggaran sebesar Rp 8,9 triliun.

Untuk subsidi kuota guru akan dibiayai melalui realokasi anggaran Program Organisasi Penggerak yang diundur pelaksanaannya ke tahun 2021.

Bantuan lainnya yaitu BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk 56.115 sekolah swasta dan negeri yang paling membutuhkan diperkirakan sampai di rekening sekolah di akhir Agustus 2020.

“Rp 3,2 T dialokasikan untuk dana BOS Afirmasi dan Kinerja yang akan disalurkan ke 31.416 desa/kelurahan yang berada di daerah khusus,” papar Nadiem.

Dijelaskan, merujuk pada Permendikbud Nomor 23 tahun 2020 serta Kepmendikbud Nomor 580 dan 581 Tahun 2020, kriteria daerah yang mendapatkan BOS Afirmasi dan Kinerja adalah:

-Terpencil atau terbelakang.

-Kondisi masyarakat adat yang terpencil.

-Perbatasan dengan negara lain

-Terkena bencana COVID-19, bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Selanjutnya, kriteria sekolah yang mendapatkan dana BOS Afirmasi dan Kinerja berdasarkan Permendikbud Nomor 24 tahun 2020 dan Kepmendikbud Nomor 746/P/2020 adalah:

-Sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih besar.

-Sekolah yang menerima dana BOS Reguler lebih rendah.

-Sekolah yang memiliki proporsi guru tidak tetap yang lebih besar.

Perwakilan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Sofyan Tan mengapresiasi kebijakan Kemendikbud yang telah diambil secara responsif menyikapi perkembangan situasi pandemi Covid-19.

Terkait kebijakan penambahan anggaran sebesar Rp 7,2triliun untuk pengadaan kuota internet, ia menilai tepat karena dampaknya akan langsung terasa bagi masyarakat.

“Artinya Menteri mendengar keluhan orang tua, guru, dan siswa,” ucapnya.

Sementara itu, anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Illiza Sa'aduddin Djamal menyampaikan rasa syukurnya karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun ini cair lebih cepat.

“Dari hasil reses kemarin, cairnya PIP lebih cepat. Hal ini dapat membantu siswa-siswa di Indonesia menghadapi masa krisis, proses pencairannya juga lancar dan hampir tidak ada kendala,” ungkapnya.

Sumber : tribunnews