31,5 Miliar Tunjangan Guru Non PNS Tak Ber-NUPTK Cair, Masing-masing Guru Terima 2-3 Juta

31,5 Miliar Tunjangan Guru Non PNS Tak Ber-NUPTK Cair, Masing-masing Guru Terima 2-3 Juta

Rabu, 02 September 2020


Merdekabelajar.my.id - Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jawa Barat, mencairkan Rp31,5 miliar untuk honorarium peningkatan mutu guru (HPM) kuartal II 2020 bagi 6.457 pendidik dan tenaga kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Dinas pendidikan Kota Bandung, Hikmat Ginanjar, berharap pencairan HPM mendorong para guru untuk meningkatkan kapasitas diri.

Dikatakan Hikmat, HPM merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk memajukan dunia pendidikan.

Sejak Januari 2020 Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung telah menerbitkan 4.700 surat tugas bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan ASN yang bertugas di satuan pendidikan Negeri.

Dengan diterbitkannya surat tugas tersebut, Hikmat Ginanajar berharap pendidik dan tenaga kependidikan selalu berupaya meningkatkan kinerjanya.

"Seluruh pendidik harus terus mengasah kompetensi abad 21 pada anak didiknya dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah terus mendukung berjalannya adminitrasi dengan baik," kata Hikmat kepada "PR", Minggu 30 Agustus 2020.

HPM diberikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S1/D-IV.

Bagi pendidik pada jenjang pendidikan anak dibawah umur (PAUD), memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah SMA/sederajat.

Bagi tenaga administrasi sekolah pelaksana jenjang SD dan SMP, berpendidikan paling rendah SMA/sederajat.

Sementara itu, tenaga administrasi sekolah petugas layanan khusus jenjang SD dan SMP, berpendidikan paling rendah SMP/sederajat.

Bagi tenaga administrasi sekolah petugas perpustakaan pada jenjang SD dan SMP, berpendidikan paling rendah SMA.

Nilai HPM beragam, tergantung klasifikasi guru dan tenaga kependidikan. Klasifikasi ditentukan dalam kriteria masa kerja dan waktu mengajar dalam sepekan.

Untuk guru, nilai HPM mulai dari Rp 2,3 juta hingga Rp 3,3 juta per bulan. Sementara untuk tenaga administrasi sekolah mulai dari Rp 750.000 hingga Rp 3 juta per bulan.

HPM diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan bukan ASN yang tidak menerima honorarium dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pemerintah Pusat.

HPM diprioritaskan bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan ASN yang belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Ketua Asosiasi Guru Honor Indonesia (AGHI) wilayah Kota Bandung, Iman Supriatna, menyambut baik sikap Dinas Pendidikan Kota Bandung yang merespon harapan dari honorer tanpa NUPTK terkait pengalokasian honor.

"Honorer di kota Bandung, khususnya yang belum memiliki NUPTK merasa lega dan senang mendengar kabar baik itu (pengalokasian honor, red)," kata Iman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020, guru honorer yang tidak memiliki NUPTK, tidak diperkenankan mendapat honor dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sementara di Kota Bandung, sebagian besar guru honorer tidak mempunyai NUPTK.

Untuk menangani masalah itu, Pemkot Bandung mengalokasikan honor peningkatan mutu guru dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020. Total anggaran HPM pada 2020 mencapai Rp158 miliar.***