Nadiem Makarim Perjuangkan GAJI LAYAK Untuk Guru Honorer, Sudah 6 Bulan Kami Rumuskan, Tunggu Tahun Depan!

Nadiem Makarim Perjuangkan GAJI LAYAK Untuk Guru Honorer, Sudah 6 Bulan Kami Rumuskan, Tunggu Tahun Depan!

Sabtu, 10 Oktober 2020


Merdekabelajar.my.id - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengaku tengah memperjuangkan nasib para guru honorer.

Hal tersebut Nadiem Makarim sampaikan saat Live Instagram bersama artis Dian Sastrowardoyo, Jumat (9/10/2020).

Nadiem Makarim mengungkapkan, kepala sekolah bebas menggunakan Dana BOS untuk membayar gaji guru honorer tanpa adanya batasan.

Kepala sekolah diberikan kebebasan untuk mengatur porsi penggunaan dana BOS baik untuk gaji guru honorer maupun keperluan sekolah.

Awalnya, kebijakan Kemendikbud hanya memperbolehkan penggunaan Dana BOS untuk keperluan gaji guru honorer maksimal 50 persen.

Bahkan sebelumnya hanya diperbolehkan 15 persen dari Dana BOS.

"Sekarang fully bebas kepala sekolah. Udah gak dibatasi, mau beli pulsa, laptop, tablet, atau mau bayar guru honorer yang terpukul ekonomi. Silahkan, itu diskresi kepala sekolah,"kata Nadiem Makarim.

Menurutnya, di masa krisis akibat pandemi Covid-19, ia mengambil kebijakan untuk menghilangkan semua sekat untuk kesejahteraan guru honorer.

Nadiem Makarim mengaku juga tengah memperjuangkan agar para guru honorer di masa krisis ini bisa mendapatkan bantuan lain dari pemerintah, seperti bansos-bansos lainnya.

"Tapi masalah struktural guru honorer ini yang sudah menjadi masalah besar ini sudah bertahun-tahun berakumulasi,"katanya.

Mantan CEO GoJek ini mengatakan mengerti dengan situasi guru honorer, karena begitu banyaknya murid yang harus diajar dengan jumlah guru PNS juga tidak memadai.

Akibatnya, pemerintah daerah dan kepala sekolah terpaksa mengangkat guru honorer untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar, meski dengan kualitas yang belum terbukti.

"Ada guru honorer yang sangat baik, ada juga guru honorer yang masih kurang kompeten,"tambahnya.

Nadiem Makarim juga mengakui semakin banyak guru honorer yang sudah puluhan tahun mengajar tapi mereka tidak dibayar dengan gaji yang layak.

"Inilah muncul isu-isu guru honorer karena seharusnya mereka tidak diangkat tapi karena kebutuhan, harus ada guru yang mengajar dan membantu kepala sekolah dalam melaksanakan pembelajaran,"jelasnya.

Masalah guru honorer pun bukanlah masalah yang mudah bagi Nadiem Makarim. Pasalnya, ada dua sisi dalam isu guru honorer ini.

Di satu sisi, pemerintah harus memastikan adanya minimum kualitas atau kompetensi agar seseorang pantas disebut guru hingga mendapat gaji yang layak pula.

Di sisi lain, ada banyak guru yang sudah berdedikasi kepada peserta didik dengan kompetensi yang cukup baik, tapi mereka belum mendapat kesempatan untuk mendapat gaji layak.

Nadiem pun mengharapkan guru honorer mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi guru ASN, baik itu PPPK ataupun PNS. Sehingga bisa mendapat gaji yang layak.

'Ini adalah suatu tantangan yang sedang kita pikirkan, sudah enam bulan kita coba rumuskan. InsyaAllah, tahun depan kita temukan titik terangnya, bagaimana prosesnya untuk tetap memastikan anak-anak juga mendapat guru kompeten, tapi juga guru yang mendapat penghasilan yang baik. Tunggu episode barunya,"kata Nadiem.

51.000 Tenaga Honorer Diangkat Jadi PPPK, Dapat Tunjangan Seperti PNS

Kabar gembira bagi tenaga honorer. Ada 51.000 tenaga honorer yang lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono, Jumat (2/10/2020).

Dikutip dari Kompas.com, proses seleksi PPPK ini dijelaskan telah berlangsung sejak 30 September 2020.

Dengan diketahuinya jumlah pegawai honorer yang lolos seleksi PPPK maka pihaknya tinggal memberikan nomor induk kepegawaian (NIK).

Dengan demikian, efektiflah sudah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Oktober.

"Yang lolos passing grade sekitar 51.000an. Kemarin seleksi untuk PPPK sudah dilaksanakan, setelah Perpres tersebut ditetapkan. Maka, akan dilakukan pemberkasan di BKN untuk diberikan nomor induk PPPK," katanya kepada Kompas.com, Kamis (1/10/2020).

Perpres Nomor 98 Tahun 2020 ini merupakan beleid yang mengatur tentang gaji dan tunjangan PPPK.

Berdasarkan Perpres tersebut terdapat besaran gaji beserta golongannya yang akan didapatkan.

Dikutip dari perpres tersebut, pada Pasal 3 para PPPK bisa mendapatkan kenaikan gaji secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Besaran kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam peraturan presiden ini," isi dari Pasal 3 ayat 2.

Selanjutnya, ketentuan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Tak hanya kenaikan gaji, Perpres ini juga menekankan bahwa PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tunjangan PPPK tersebut terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan jabatan fungsional.

Adapun gaji yang akan diperoleh PPPK berdasarkan masa kerja golongan (MKG) sebagai berikut. 

1. Golongan I PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 1.794.900. Sedangkan masa kerja maksimal 26 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.686.200.

2. Golongan II PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 1.960.200. Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.843.900.

3. Golongan III PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.043.200. Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.964.200. Baca juga: Pegawai Honorer Juga Dapat Subsidi Gaji, Ini Penjelasan Menaker

4. Golongan IV PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.129.500. Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.89.600.

5. Golongan V PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.325.600. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji Rp 3.879.700.

6. Golongan VI PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.539.700. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 4.043.800.

7. Golongan VII PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.647.200. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji Rp 4.214.900.

8. Golongan VIII PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.759.100. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 4.393.100.

9. Golongan IX PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.966.500. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 4.872.000.

10. Golongan X PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.091.900. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.078.000.

11. Golongan XI PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.222.700. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.292.800. Baca juga: BKN Siap Terbitkan NIP Bagi 45.949 Tenaga Honorer

12. Golongan XII PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.359.000. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.516.800.

13. Golongan XIII PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.501.100. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.750.100.

14. Golongan XIV PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.649.200. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 5.993.300.

15. Golongan XV PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.803.500. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 6.246.900.

16. Golongan XVI PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 3.964.500. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 6.511.100.

17. Golongan XVII PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 4.132.200. Sedangkan masa kerja maksimal 32 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 6.786.500.(*)

Sumber : tribunnews