PNS Tak Lagi Diperlukan, Bakal Digantikan dengan Teknologi, Begini Penjelasan BKN

PNS Tak Lagi Diperlukan, Bakal Digantikan dengan Teknologi, Begini Penjelasan BKN

Minggu, 11 Oktober 2020


Merdekabelajar.my.id - Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia belum juga menemui titik akhir.

Sejak awal pandemi melanda, pemerintah Indonesia mengeluarkan penerapan work from home (wfh) atay kerja dari rumah bagi para pegawai.

Kebijakan tersebut dilakukan guna menekan angka penyebaran virus Covid-19 di lingkungan perusahaan atau kantor.

Bekerja dengan suasana berbeda, siapa sangka bekerja dari rumah rupanya melahirkan inovasi yang baru.

Kabar terbaru, posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa digantikan dengan inovasi teknologi atau inovasi lainnya.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana.

Dikutip Zonajakarta.com dari RRI, Bima menyebut jika penerapan WFH itu dapat membuat cara kerja pegawai berubah. Semua itu disebabkan munculnya banyak inovasi yang terlahir saat bekerja dari rumah.

"Tempat bekerja kita juga akan berubah. Proses bisnis kita akan berubah. Saya justru menyukai WFH itu karena dengan begitu inovasi berjalan dengan cepat," kata Bima dalam sesi webinar, Jumat (9/10/2029).

Sementara itu, dengan adanya situasi tersebut, ia pun tidak menyangkal jika posisi beberapa profesi nantinya bakal tergantikan dengan inovasi teknologi. Bahkan hal tersebut bisa saja turut terjadi pada PNS (Pegawai Negeri Sipil).

"Kalau kemudian inovasi semuanya seperti itu, pertanyaannya apakah PNS itu merupakan permanent job, full time job? Kenapa tidak part time job saja? Project based? Jadi tidak ada lagi yang sakral sekarang ini untuk berubah," ujar Bima.

Tidak menutup kemungkinan bukan? Jika nantinya kemungkinan jika PNS tidak akan lagi menjadi full time job, dan posisinya tergantikan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Ke depan 10 tahun lagi mungkin tidak akan seperti itu. Mungkin tidak ada PNS, mungkin semuanya PPPK, dan tidak diperlukan lagi PNS ke depan," singgung dia.

Selain profesi, cara bekerja di masa mendatang juga bakal semakin berubah, khususnya dengan pemanfaatan big data yang harus melakukan integrasi pekerjaan.

Bima menilai, semua pegawai saat ini kompak menyerukan betapa pentingnya big data.

"Tapi siapa dari kita yang mengetahui bagaimana melakukan analisa big data? Enggak ada, kecuali dia memang belajar itu. Ini yang memang perlu menjadi perhatian," pungkas Bima.

Sementara itu, di tengah pandemi ini, apakah CPNS tahun 2020 akan kembali digelar?

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo akhirnya buka suara.

Dikutip Zonajakarta.com dari Berita DIY, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah meniadakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2020.

"Penerimaan CPNS tahun 2020 akan kami tiadakan," ujar Menteri Tjahjo dilansir dari keterangan tertulis yang dikutip Berita DIY, Senin, 5 Oktober 2020.

Hal ini mengingat bahwa penerimaan CPNS tahun 2019 akan masuk pada tahap seleksi kompetensi bidang (SKB). Pelaksanaan SKB ini tertunda karena pandemi Covid-19.

Tahun ini pemerintah masih akan menuntaskan proses seleksi CPNS formasi tahun 2019 yang tertunda karena pandemi Covid-19.

“SKB dilanjutkan bulan September-Oktober 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Kementerian PANRB dan BKN terus melakukan koordinasi dengan BNPB (Gugus Tugas Covid-19) dan Kementerian Kesehatan, untuk memastikan agar pelaksanaan SKB benar-benar memenuhi standar protokol kesehatan,” jelasnya.

Dijelaskan juga bahwa rekrutmen ASN untuk tahun 2021 akan dilaksanakan. Saat ini sedang dilakukan proses pengajuan serta verifikasi dan validasi usulan masing-masing instansi pemerintah.

Proses ini akan mempertimbangkan kebutuhan untuk pembangunan nasional dan daerah, serta hasil evaluasi dampak pandemi Covid-19. *(ZJ)