Pengangkatan 1 Juta Guru Honorer, PHSNI : Dahulukan yang Sudah Lama Mengabdi

Pengangkatan 1 Juta Guru Honorer, PHSNI : Dahulukan yang Sudah Lama Mengabdi

Sabtu, 21 November 2020


Merdekabelajar.my.id - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melakukan pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK).

Pengangkatan tersebut direncanakan akan dimulai pada 2021.

Para guru honorer yang akan diangkat menjadi PPPK terlebih dahulu harus melalui sejumlah rangkaian seleksi.

Ketua Persatuan Honorer Sekolah Negeri Indonesia (PHSNI), Subandi meragukan kebijakan itu sebagai kamuflase.

Sebab, selama ini masih banyak guru honorer K2 yang belum mendapatkan kejelasan.

“K2 ini saja belum jelas, pemerintah sudah mengangkat PPPK. Disusun dengan baiklah. Jangan membohongi. Itu hanya kamuflase,” ujarnya saat dihubungi Tribunjogja.com, Jumat (20/11/2020).

“Syukurlah kalau 1 juta itu benar, tapi jangan main ulur-ulur. Soal pemerintah mau mengangkat guru honorer bohong kalau semua akan diperhatikan,” sambungnya.

Menurut guru honorer yang mengajar sejak 1986 ini, banyak guru honorer yang telah dinyatakan lulus tes PPPK pada Februari 2019, namun hingga kini belum mendapatkan SK pengangkatan.

Hal itu pun terjadi pada dirinya yang mengikuti tes PPPK pada 15 Februari 2019 dan hingga kini belum mendapat SK pengangkatan maupun tunjangan yang dijanjikan pemerintah.

Subandi pun berharap dalam pengangkatan guru honorer ke depan, pemerintah betul-betul memerhatikan pengabdian para guru yang sudah lama mendidik.

“Terutama yang sudah masuk dalam database K2 diberi kemudahan, jangan terlalu tinggi passing grade-nya. Paling enggak itu hanya formalitas saja, jangan seperti tes CPNS,” tuturnya.

Selain itu, ia berharap agar jangan terulang lagi kejadian guru honorer yang sudah dinyatakan lulus PPPK dan masuk database BKN maupun BKD, namun belum mendapat apa-apa.

“Ini ada pemberkasan perpanjangan kontrak naban (tenaga bantuan). Kapan PPPK yang sudah lulus ini dapat SK-nya? Yang disampaikan pemerintah dulu akan dapat tunjangan istri, tunjangan anak, padahal Perpres-nya sudah ada. Ini sudah hampir 2 tahun sejak dinyatakan lulus Februari 2019. Ini merugikan betul untuk keluarga dan pribadinya,” urai Subandi.

Ditanya kondisi guru honorer saat ini, Subandi menjelaskan di luar DIY masih banyak guru yang hanya digaji Rp150 ribu hingga Rp250 ribu per bulan di sekolah negeri.

“Kalau enggak betul-betul berjiwa pendidik mungkin sudah keluar,” ucapnya.

Sementara di DIY, gaji bagi guru honorer di sekolah negeri menurutnya sudah sesuai upah minimum provinsi (UMP).

Namun, tidak ada pengakuan terkait masa kerja dan hanya ada sedikit perbedaan dari riwayat pendidikan.

“Masa kerja 10 dan 20 tahun sama saja, tidak diakui masa kerjanya. Lulusan SMA dapat Rp2,1 juta dan S-1 hanya Rp2,5 juta. Itu baru di tahun 2020, saat 2019 masih pukul rata semua Rp1,8 juta. Itu kalau SMA/SMK,” ungkap Subandi.

Sementara, di sekolah swasta gaji ditentukan berdasarkan jumlah murid, kemampuan yayasan, dan kebijakan kepala sekolah.

“Ada beberapa yang sudah makmur, tapi sekolah-sekolah kecil di bawah Rp500 ribu masih banyak. Padahal ada guru kita itu yang naik perahu mau ngajar, harus turun gunung, naik gunung,” tambahnya.

Perbedaan lain, lanjut Subandi, di DIY tidak terdapat tunjangan perbaikan penghasilan bagi guru honorer sebagaimana di beberapa daerah lain yang mendapat tunjangan tersebut setiap bulannya.