Pengangkatan 34 Ribu Guru Honorer Jadi PPPK Selesai Akhir Tahun, Seluruh Guru Honorer yang Lulus Maret 2019 Akan Mendapatkan NIP

Pengangkatan 34 Ribu Guru Honorer Jadi PPPK Selesai Akhir Tahun, Seluruh Guru Honorer yang Lulus Maret 2019 Akan Mendapatkan NIP

Selasa, 24 November 2020


Merdekabelajar.my.id - Proses pengangkatan 34.954 guru honorer yang lulus seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019, akan diselesaikan pada Desember 2020. Seluruh guru honorer yang sudah lulus sejak Maret 2019 itu akan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP).

Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kemenpan RB, Teguh Widjinarko mengatakan, pihaknya sudah menetapkan formasi dan surat keputusan (SK) seluruh PPPK itu untuk 358 instansi. Kemudian berkas ini diserahkan kepada BKN sebagai dasar untuk menetapkan NIP.

"BKN menetapkan NIP tergantung dari SK yang Kemenpan RB tetapkan terkait dengan formasi. Ini tinggal 12 instansi daerah yang belum melengkapi dokumen. Makanya kita terus melakukan komunikasi dengan mereka," kata Teguh, Selasa (24/11).

Kemenpan RB sendiri sudah menerbitkan tiga Permenpan RB sebagai tindak lanjut atas Perpres Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Ketiga Permenpan RB itu yakni Permenpan RB Nomor 70 tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK.

Lalu Permenpan RB Nomor 71 tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan PPPK dan Permenpan RB Nomor 72 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 2 tahun 2019 tentang Pengadaan PPPK untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh pertanian.

"Di samping itu, kami juga menetapkan Keputusan Menpan RB terkait dengan penetapan kebutuhan formasi untuk 358 instansi yang telah disiapkan sebagai dasar untuk pemberkasan NIP PPPK di BKN," ungkap Teguh.

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Aris Windiyanto menuturkan, pihaknya menemui beberapa kendala dalam proses pemberkasan. Antara lain terkait dengan jabatan, validasi pendidikan calon PPPK, dan sejumlah hal teknis. Namun ditargetkan selesai Desember 2020.

"Jadi dengan pemberkasan di Desember 2020, semoga di awal tahun 2021 teman-teman PPPK yang sudah menunggu begitu lama ini bisa tahu kepastian nasibnya dan secara resmi diangkat menjadi PPPK," ujar Aris.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengungkapkan permintaan maaf kepada seluruh guru honorer yang sudah lulus seleksi PPPK pada Maret 2019. Sebab sudah menunggu cukup lama selama 21 bulan untuk bisa akhirnya diangkat menjadi PPPK.

"Semoga Desember akhir terkait hasil seleksi guru honorer yang 2019 menjadi PPPK bisa kita tuntaskan dan menjadi hadiah untuk mengawali awal tahun 2021. Kami mohon maaf atas nama Komisi X dan pemerintah karena 21 bulan belum ada kejelasan," ucap Huda. (Wandha Nur Hidayat)