Demi Kesejahteraan Guru Honorer, Mendikbud Nadiem Makarim Buat 3 Terobosan Baru

Demi Kesejahteraan Guru Honorer, Mendikbud Nadiem Makarim Buat 3 Terobosan Baru

Selasa, 08 Desember 2020


Merdekabelajar.my.id - Kesejahteraan para tenaga pendidik, khususnya guru honorer menjadi salah satu perhatian Mendikbud Nadiem Makarim.

Nadiem Makarim mengungkapkan, banyak guru honorer yang memiliki kompetensi, namun kesejahteraan mereka belum terjamin.

"Saya sudah banyak berkeliling ke sekitar Indonesia berbagai macam daerah. Setiap kali saya menemui guru-guru honorer, ada banyak sekali dari mereka yang punya hati nurani yang tulus untuk mengajar, dan punya berbagai macam inovasi dan motivasi untuk belajar," ujar Nadiem dalam konferensi pers virtual, Senin (23/11/2020).

Meski begitu, Nadiem banyak menemui para honorer yang memiliki pendapatan kecil. Bahkan, Nadiem mengungkapkan ada guru yang digaji ratusan ribu saja.

Padahal, menurut Nadiem, para guru honorer ini memiliki kemampuan yang layak sebagai aparatur sipil negara (ASN).

"Jadi semakin saya terjun ke lapangan semakin saya menyadari bahwa pasti ada cukup banyak guru-guru honorer ini yang gajinya sekarang dibayar antara Rp100 ribu sampai Rp300 ribu perbulan, yang sebenarnya layak menjadi ASN, yang sebenarnya punya kompetensi untuk menjadi guru yang baik," ungkap Nadiem.

Berbagai terobosan pun akan dilakukan Mendikbud Nadiem Makarim untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer.

Berikut 3 terobosan Nadiem Makarim untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer:

1. Dana BOS lebih fleksibel

Mendikbud Nadiem Makarim mengambil kebijakan penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS) yang lebih fleksibel.

Nadiem menjelaskan kebebasan penggunaan dana BOS yang keputusan penggunaannya sepenuhnya berada di kepala sekolah.

"Jadi dana BOS sekarang bisa digunakan untuk guru honorer, bisa digunakan untuk beli laptop, beli pulsa, bahkan untuk membantu ekonomi guru-guru honorer. Jadi mohon dimanfaatkan kemerdekaan kepala sekolah dalam mengelola dana BOS tentunya dengan pelaporan yang harus transparan,” tutur Nadiem dikutip dari Kompas.com.

Sebelumnya, penggunaan Dana BOS untuk guru honorer hanya dibatasi maksimal 50 persen dari total Dana BOS yang diterima.

2. Bantuan Subsidi Upah

Mendikbud Nadiem Makarim juga mengambil kebijakan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para guru honorer di masa pandemi Covid-19.

Kemendikbud pun menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun untuk BSU bagi tenaga pendidik dan kependidikan nonPNS.

Menurut Nadiem, dengan sasaran 2.034.732 orang, masing-masing guru atau tenaga kependidikan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 1,8 juta yang akan diberikan satu kali.

"Total anggaran yang akan kita keluarkan adalah sekitar Rp 3,6 triliun," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Senin (16/11/2020).

Nadiem berharap dengan adanya BSU dapat melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para PTK non-PNS. 

3. Seleksi Massal Guru PPPK 2021

Salah satu upaya Nadiem Makarim meningkatkan kesejahteraan guru honorer, yakni dengan menggelar seleksi massal guru ASN jalur PPPK 2021.

Selain peningkatan kesejahteraan, para guru honorer juga memiliki kesempatan untuk menjadi ASN.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Kemendikbud menggandeng Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara.

“Kemendikbud memastikan bahwa ada jawaban dari pemerintah bagi yang layak dan punya kompetensi yang baik untuk kesejahteraan mereka, dan bagaimana mengenai kesetaraan nafkah,” kata Nadiem.

“Jadi ini adalah bentuk jawaban kami dan pembuktian bahwa pemerintah hadir dan menjawab pertanyaan dan tantangan dari berbagai macam guru honorer di seluruh nusantara,” imbuhnya.

Proses seleksi PPPK Berbeda dengan proses seleksi sebelumnya, peserta seleksi guru PPPK pada 2021 akan diberikan materi persiapan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan guru-guru honorer mendapatkan kesempatan yang adil.

"Kemendikbud ingin memastikan bahwa guru-guru honorer kita mendapat kesempatan yang adil bahwa mereka bisa mendapatkan materi pembelajaran secara daring (online) untuk semuanya, untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi," ucap Nadiem.

 Nadiem memastikan ada banyak pelatihan daring berupa modul yang dapat diikuti secara mandiri untuk persiapan menghadapi ujian seleksi.

Setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai tiga kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga dua kali lagi pada tahun yang sama atau berikutnya.

"Jadi kalau dia gagal pada kesempatan yang pertama, dia dapat belajar lagi, belajar ulang, dan mengulang ujian hingga dua kali lagi. Jadi totalnya itu bisa mengambil tiga kali tes tersebut," kata Nadiem.

Selain itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada guru honorer di sekolah negeri maupun swasta yang terdaftar di Dapodik untuk mengikuti proses seleksi PPPK.

Kemudian, guru eks tenaga honorer kategori dua yang belum pernah lulus seleksi menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau PPPK diperbolehkan mendaftar.

Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang sedang tidak mengajar juga memiliki kesempatan yang sama.

Terkait anggaran, Nadiem menuturkan bahwa pemerintah daerah tidak perlu lagi menyiapkan anggaran penyelenggaraan dan gaji bagi peserta yang lulus seleksi guru PPPK 2021.

Sebab, anggaran tersebut akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Nadiem berharap langkah pemerintah ini menjadi angin segar bagi para guru honorer.

"Semoga ini menjadi angin segar bagi guru-guru honorer kita yang selalu senantiasa berjasa untuk pendidikan masa depan generasi kita," turur Nadiem.